Direktorat Jenderal Imigrasi memperketat mekanisme deteksi dini di pintu keberangkatan luar negeri untuk menahan potensi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Antara Januari hingga Juli 2026, aparat imigrasi menunda keberangkatan 8.827 WNI yang terindikasi berisiko menjadi korban TPPO.
Jumlah itu turun 12,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika tercatat 9.456 kasus yang dicegah.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan pada Selasa, 4 Agustus 2026 bahwa pihaknya menempatkan pencegahan pada tahap hulu melalui pengawasan berbasis risiko, edukasi publik, dan sinergi lintas sektor.
Pada periode yang sama, Ditjen Imigrasi menolak 9.349 permohonan paspor karena indikasi potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan.
Di Kantor Imigrasi Batam tercatat 17 pengajuan paspor ditolak selama semester I 2026 karena dinilai berisiko.
Hendarsam menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan warga negara memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Indikasi keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural juga menunjukkan penurunan signifikan.
Jumlah permohonan paspor yang ditolak turun dari 2.470 kasus pada 2024 menjadi 890 kasus pada 2025, atau berkurang 63,97 persen.
Penundaan keberangkatan dilaporkan turun 67,85 persen, dari 20.291 orang pada 2024 menjadi 6.524 orang pada 2025.
Menurut Hendarsam, penurunan ini mencerminkan penguatan sistem deteksi dini, peningkatan pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi WNI dari eksploitasi di luar negeri.
Pencegahan dilakukan secara berlapis mulai dari proses penerbitan paspor hingga pemeriksaan keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian.
Pada tahap permohonan, petugas melakukan verifikasi dokumen, wawancara, dan profiling untuk memastikan tujuan perjalanan sejalan dengan dokumen pendukung.
Jika ditemukan indikasi penggunaan dokumen untuk bekerja secara nonprosedural atau potensi TPPO, permohonan dapat ditunda atau ditolak untuk pemeriksaan lanjutan.
Ditjen Imigrasi menegaskan tujuan tindakan tersebut bukan untuk mempersulit pemohon, melainkan mencegah pemanfaatan dokumen oleh sindikat perdagangan orang dan memastikan keberangkatan melalui jalur resmi.
Sebagai langkah preventif berbasis komunitas, telah dibentuk 1.178 Desa Binaan Imigrasi dan ditugaskan 516 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya TPPO, memberi edukasi terkait prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi, serta memperkuat deteksi dini di tingkat desa.
WNI yang terindikasi pernah menjadi korban TPPO dimasukkan ke dalam daftar Subject of Interest (SOI) agar mendapatkan perhatian khusus saat kembali melakukan perjalanan ke luar negeri.
Sementara itu, penindakan difokuskan pada agen atau pihak perantara yang diduga memfasilitasi keberangkatan nonprosedural dan terlibat dalam jaringan TPPO melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait.







