Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar RUU Kawasan Industri mengatur batas waktu penyelesaian perizinan.
Menurutnya, kepastian durasi penyelesaian izin merupakan kebutuhan pokok bagi investor dalam merencanakan usaha.
Evita memaparkan bahwa permasalahan di kawasan industri selama ini meliputi perizinan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata ruang.
Ia menegaskan bahwa inti permasalahan bukan sekadar jumlah jenis izin yang harus dipenuhi, melainkan ketidakpastian waktu penyelesaiannya.
Ketidakpastian tersebut kerap mendorong investor untuk memindahkan modalnya ke negara lain.
Sebagai ilustrasi, terdapat kasus investor bahan baku yang menunggu izin selama dua tahun sehingga akhirnya memilih hengkang ke luar negeri.
Evita menilai bahwa penerapan sistem perizinan digital seperti OSS belum cukup tanpa jaminan bahwa seluruh proses administrasi tuntas dalam jangka waktu yang jelas dan terukur.
Untuk itu, ia mengusulkan agar RUU Kawasan Industri memasukkan standar pelayanan atau service level agreement (SLA) untuk seluruh tahapan perizinan di kawasan industri.
Penetapan standar waktu pelayanan ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi.
Harapannya, pembahasan RUU Kawasan Industri menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian waktu bagi investor.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.







