Rencana pengadaan sistem rudal supersonik BrahMos oleh pemerintah mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggota DPR meminta penjelasan terbuka mengenai nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan alasan strategis di balik pembelian tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana pengadaan itu.
Ia mengingatkan bahwa setiap pengadaan alutsista bernilai besar wajib memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, katanya dalam keterangannya pada Senin, 29 Juni 2026.
Dewan menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan dan segera meminta keterangan resmi dari pemerintah terkait seluruh rincian proyek.
Publikasi informasi menyebut pemerintah mempertimbangkan skema pembayaran bertahap atau cicilan untuk mereduksi beban anggaran dalam satu tahun fiskal.
Namun, skema bertahap itu dikhawatirkan berpotensi mengurangi intensitas pengawasan apabila pembayaran dilakukan dalam beberapa tahapan.
Sejumlah pengamat mencatat bahwa pembayaran bertahap memang lazim pada kontrak pertahanan besar, tetapi mekanismenya harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi ruang pengawasan terhadap keseluruhan proyek.
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mempertanyakan prioritas pengadaan rudal bernilai besar di tengah tantangan ekonomi dan meminta penjelasan mengenai urgensi serta dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.
Kelompok masyarakat Poros Pemuda Peduli Indonesia menggelar aksi di Monumen Nasional pada 19 Juni 2026 dan menuntut keterbukaan mengenai dasar kebijakan, mekanisme pengadaan, dan penggunaan anggaran terkait rencana pembelian BrahMos.
Rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR) dan kecepatan hingga sekitar Mach 2,8.
Beberapa pihak menilai kemampuan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut mengingat karakter wilayah laut Indonesia dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional, DPR menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah.







