Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, mendesak percepatan penanganan terhadap 136 perlintasan sebidang yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.
Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi V di Kota Cirebon yang menemukan tingginya potensi kecelakaan pada sejumlah titik perlintasan sebidang.
Haryanto menekankan bahwa penyelesaian seluruh lokasi tidak mungkin dilakukan bersamaan, sehingga penanganan harus dilakukan bertahap berdasarkan tingkat urgensi.
Ia menjelaskan beberapa titik masuk kategori rawan kecelakaan dan berisiko menimbulkan korban jiwa jika penanganan ditunda.
Politikus tersebut juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan kompleksitas teknis proyek menjadi hambatan dalam pelaksanaan program perbaikan perlintasan.
Oleh karena itu, menurut Haryanto, pemerintah perlu menyusun skala prioritas yang jelas agar sumber daya dapat difokuskan pada lokasi paling berisiko.
Haryanto memaparkan arahan Presiden terkait penanganan perlintasan sebidang dan meminta kementerian serta lembaga teknis menerjemahkan arahan itu menjadi program konkret dan berkelanjutan.
Ia memperingatkan agar penanganan tidak berhenti ketika isu sudah tidak lagi menjadi sorotan publik, melainkan harus dilanjutkan sampai seluruh titik prioritas terselesaikan.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, Haryanto menyoroti urgensi meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap aturan keselamatan.
Menurutnya, masih banyak pengguna jalan yang mengabaikan protokol keselamatan meskipun fasilitas pengaman telah tersedia di beberapa lokasi.
Haryanto menyatakan bahwa tujuan akhir percepatan penanganan adalah memberi rasa aman bagi masyarakat yang melintas, baik saat angkutan Lebaran, pada hari-hari besar lain, maupun dalam aktivitas sehari-hari.
Ia berharap langkah ini dapat menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan transportasi, dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pengguna jalan dan transportasi kereta api di seluruh Indonesia.







