Djamu Kertabudi Pertanyakan Tugas Dan Wewenang Fraksi Di DPRD KBB

JENGGALA.ID - NGAMPRAH. Pakar Otonomi Daerah sekaligus Akademisi, Djamu Kertabudi angkat bicara terkait Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat saat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) Tahun 2022 dari Bupati Bandung Barat kepada DPRD yang dilaksanakan Selasa, 4 Juli 2023. Menurut Djamu ada hal menarik saat Rapat Paripurna tersebut digelar, yaitu munculnya ketidakpuasan dari salah satu anggota dewan yang berpendapat bahwa dalam penyampaian Pandangan Umum dilakukan secara gabungan Fraksi yang diwakili oleh Fraksi Demokrat. Pasalnya, anggota dewan tersebut mengungkapkan jika seharusnya Pandangan Umum ini disampaikan oleh masing-masing Fraksi. Kemudian ungkapan tersebut ditanggapi oleh anggota dewan lainnya, yang mempertanyakan komentar yang bersangkutan, karena penyampaian Pandangan Umum gabungan Fraksi ini diputuskan berdasarkan Hasil BANMUS. Menurut Djamu, perbedaan sudut pandang ini sangat menarik untuk disimak. Karena secara normatif, khususnya berdasarkan TATIB Dewan bahwa Fraksi DPRD itu merupakan pengelompokan anggota dewan yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Dengan demikian, fraksi memiliki tugas dan wewenang untuk menyampaikan pernyataan sikap politiknya terhadap rencana kebijakan Daerah yang diusulkan Kepala Daerah kepada DPRD dalam bentuk Naskah Pandangan Umum dan Kata Akhir Fraksi. Dalam TATIB Dewan tersebut, telah diatur bahwa pelaksanaannya bisa dilakukan oleh masing-masing Fraksi atau melalui gabungan Fraksi. Namun demikian, yang patut digarisbawahi disini adalah bahwa dewan perlu memiliki standar baku yang menyebutkan mana yang bisa dilakukan melalui gabungan Fraksi dan mana yang dilakukan masing-masing Fraksi. Tanpa standar baku tersebut, akan menimbulkan opini publik yang bersifat satire bagi dewan, seperti spirit " dibujeng enggalna ". Sehingga memberi kesan ada upaya dewan untuk menjaga jangan sampai terjadi perbedaan sikap politik masing-masing Fraksi. Bagi pembahasan Raperda yang bersifat sektoral, bisa saja dilakukan secara gabungan, karena berkaitan dengan salah satu fungsi dewan yaitu fungsi pembentukan Perda. Namun kalau sudah menyangkut kebijakan anggaran, hal ini dipandang perlu dilakukan oleh masing-masing Fraksi, mengingat kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah ini bersangkut paut dengan ketiga fungsi dewan sekaligus, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan yang diformulasikan dalam bentuk pandangan umum masing-masing Fraksi sebagai bentuk sikap politik anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang fraksi yang perlu diketahui publik. Proses pembelajaran dan pemahaman dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi penyelenggara pemerintahan daerah ini merupakan kewajiban guna ditumbuh kembangkan. Wallohu A'lam . (Oleh: Djamu Kertabudi)***

Djamu Kertabudi Pertanyakan Tugas Dan Wewenang Fraksi Di DPRD KBB

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BeritaLainnya

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BRI Branch Office Pluit Region 6/Jakarta 1 Tandatangani MoU Payroll dengan PT Lucky Mom Indonesia

Mengubah Potensi Menjadi Realita: Kredit BRI KC Kalimalang Siap Dukung Ekspansi Miliaran Rupiah Celsie

KAI Logistik Wujudkan Komitmen Green Logistics Melalui Transparansi Jejak Karbon di Invoice Pelanggan

BRI Region 6/Jakarta 1 Resmikan Pembukaan BRI KCP Sedayu City

Kapolda Sulsel Silaturahmi ke Pangdam XIV Hasanuddin, Perkuat Sinergitas TNI-Polri jaga Stabilitas Keamanan Wilayah

BRI Branch Office Otista Region 6/Jakaarta 1 Gandeng RS Premiere Jatinegara Gelar Sosialisasi dan Pemeriksaan EKG bagi Pekerja

Pendiri Minta Para Pejabat Jangan Abaikan Sejarah Pembentukan KBB

Berita Terkini

Recommended

Kaesang akan Bertindak Ini, Jika Kadernya Melakukan Korupsi Secara Sengaja

Akibat Peristiwa Kebakaran Sebanyak 817 Koleksi Museum Nasional Terdampak

Kasat Lantas Makassar Bangga, Polrestabes Raih Predikat Zona Hijau Ombudsman RI

Teknologi Watermark yang Makin Populer

Djamu Kertabudi Pertanyakan Tugas Dan Wewenang Fraksi Di DPRD KBB

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended