JENGGALA.ID – NGAMPRAH. Pakar Otonomi Daerah sekaligus Akademisi, Djamu Kertabudi angkat bicara terkait Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat saat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) Tahun 2022 dari Bupati Bandung Barat kepada DPRD yang dilaksanakan Selasa, 4 Juli 2023.
Menurut Djamu ada hal menarik saat Rapat Paripurna tersebut digelar, yaitu munculnya ketidakpuasan dari salah satu anggota dewan yang berpendapat bahwa dalam penyampaian Pandangan Umum dilakukan secara gabungan Fraksi yang diwakili oleh Fraksi Demokrat.
Pasalnya, anggota dewan tersebut mengungkapkan jika seharusnya Pandangan Umum ini disampaikan oleh masing-masing Fraksi.
Kemudian ungkapan tersebut ditanggapi oleh anggota dewan lainnya, yang mempertanyakan komentar yang bersangkutan, karena penyampaian Pandangan Umum gabungan Fraksi ini diputuskan berdasarkan Hasil BANMUS.
Menurut Djamu, perbedaan sudut pandang ini sangat menarik untuk disimak. Karena secara normatif, khususnya berdasarkan TATIB Dewan bahwa Fraksi DPRD itu merupakan pengelompokan anggota dewan yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat.
Dengan demikian, fraksi memiliki tugas dan wewenang untuk menyampaikan pernyataan sikap politiknya terhadap rencana kebijakan Daerah yang diusulkan Kepala Daerah kepada DPRD dalam bentuk Naskah Pandangan Umum dan Kata Akhir Fraksi.
Dalam TATIB Dewan tersebut, telah diatur bahwa pelaksanaannya bisa dilakukan oleh masing-masing Fraksi atau melalui gabungan Fraksi.
Namun demikian, yang patut digarisbawahi disini adalah bahwa dewan perlu memiliki standar baku yang menyebutkan mana yang bisa dilakukan melalui gabungan Fraksi dan mana yang dilakukan masing-masing Fraksi.
Tanpa standar baku tersebut, akan menimbulkan opini publik yang bersifat satire bagi dewan, seperti spirit “dibujeng enggalna“.
Sehingga memberi kesan ada upaya dewan untuk menjaga jangan sampai terjadi perbedaan sikap politik masing-masing Fraksi.
Bagi pembahasan Raperda yang bersifat sektoral, bisa saja dilakukan secara gabungan, karena berkaitan dengan salah satu fungsi dewan yaitu fungsi pembentukan Perda.
Namun kalau sudah menyangkut kebijakan anggaran, hal ini dipandang perlu dilakukan oleh masing-masing Fraksi, mengingat kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah ini bersangkut paut dengan ketiga fungsi dewan sekaligus, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan yang diformulasikan dalam bentuk pandangan umum masing-masing Fraksi sebagai bentuk sikap politik anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang fraksi yang perlu diketahui publik.
Proses pembelajaran dan pemahaman dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi penyelenggara pemerintahan daerah ini merupakan kewajiban guna ditumbuh kembangkan. Wallohu A’lam. (Oleh: Djamu Kertabudi)***







