Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan rapat pembahasan terkait Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City.
Pertemuan berlangsung di aula Diskominfo, Jl. WR. Supratman, pada Selasa (8/9).
Kepala Diskominfo, Johannes Sihombing, hadir dan rapat juga menjadi bagian dari dukungan terhadap keikutsertaannya dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Sumatera Utara (Sumut) angkatan 12.
Johannes menegaskan bahwa Perwal penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City masuk sebagai salah satu kriteria penilaian indeks Smart City kota tersebut.
Ia menambahkan bahwa telah tersedia master plan Pematangsiantar Smart City yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen terkait lainnya.
Dalam pembahasan, Johannes meminta dukungan penuh serta masukan dari Bagian Hukum dan perangkat daerah lain agar pengaturan teknis lebih matang.
Ia juga menekankan bahwa Perwal ini tidak hanya menyentuh tugas Diskominfo, tetapi melibatkan OPD seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta instansi terkait lainnya.
Ruang lingkup Pematangsiantar Smart City yang dibahas meliputi enam dimensi, yakni Smart Governance, Smart Society, Smart Economy, Smart Environment, Smart Branding, dan Smart Living.
Pemkot menargetkan Perwal penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City dapat disahkan pada tahun 2026 dan telah mendapatkan tanda tangan wali kota.
Mewakili Bagian Hukum Setdako Pematangsiantar, Rudi Butarbutar memaparkan penyesuaian terhadap Rancangan Perwal penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City.
Rudi menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan secara bab demi bab untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan untuk melakukan penyempurnaan naskah aturan.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Kepala Disdukcapil Sudarsono DT Sipayung, Sekretaris Diskominfo Esra Edward Sinaga, serta jajaran dan perwakilan OPD terkait.







