Pemerintah tengah menerapkan sistem Digitalisasi Perlindungan Sosial untuk mengonsolidasikan penyaluran bantuan warga dengan data yang lebih akurat.
Upaya ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan tersebut pada Senin, 7 September 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) ditetapkan sebagai pengelola utama data rujukan yang menjadi acuan perbaikan ketepatan sasaran program sosial.
Menurut Qodari, skala dan kompleksitas DTSEN menuntut pembaruan data yang berkelanjutan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa peran masyarakat aktif penting dalam proses pemutakhiran data sosial.
Masyarakat diberi kesempatan melakukan verifikasi ulang secara bertahap melalui mekanisme Usul-Sanggah.
Perbaikan data juga dapat diajukan lewat kanal resmi Kemensos seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
BPS sendiri menyediakan akses Cek-DTSEN sesuai mekanisme yang berlaku untuk pengajuan koreksi data.
Qodari memaparkan contoh perbaikan data pada seorang pengemudi becak bernama Pak Timbul dari Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kasus tersebut status kesejahteraan yang tercatat pada data berubah dari Desil 9 menjadi Desil 3 setelah verifikasi.
Perubahan angka Desil tidak serta merta menjadi penentu tunggal hak atas bantuan sosial, ujar Qodari.
Ia menambahkan bahwa kementerian dan lembaga penyelenggara program tetap menggunakan indikator, persyaratan, dan mekanisme masing-masing sesuai tujuan program.
Dengan demikian, pergeseran Desil bukan otomatis berarti seseorang kehilangan seluruh hak atas program sosial pemerintah.
Pemerintah menempatkan peningkatan akurasi data sebagai prioritas utama untuk menyempurnakan sistem perlindungan sosial.
Masukan publik dipakai untuk meningkatkan kualitas data sekaligus memastikan mekanisme koreksi berjalan efektif.
Tujuan akhir sistem ini adalah memastikan bantuan negara benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan serta mencegah penyaluran kepada pihak yang tidak layak.
Pemerintah juga menekankan pentingnya konsistensi pembaruan agar data nasional selalu mencerminkan dinamika kesejahteraan masyarakat.
Digitalisasi perlindungan sosial dirancang bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan upaya membangun sistem yang lebih adil, akurat, transparan, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.







