Presiden Prabowo Subianto menuntaskan penanganan sejumlah persoalan dalam negeri sebelum berangkat melakukan lawatan ke Rusia.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyampaikan keterangan resmi terkait hal ini pada Senin, 7 September 2026.
Langkah penanganan tersebut mencakup upaya mitigasi terhadap gempa bumi serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan lancar selama penanganan krisis berlangsung.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menjelaskan komitmen Presiden untuk memastikan urusan domestik terselesaikan terlebih dahulu.
Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan rapat koordinasi pada 22 Agustus 2026.
Setelah itu, Presiden meninjau langsung penanggulangan kebakaran hutan bersama jajaran menteri dan pemerintah daerah setempat.
Pemantauan penanganan karhutla kemudian dilanjutkan ke Kalimantan Tengah, Riau, serta Palembang pada 24 Agustus 2026.
Qodari menyebut bahwa publik sempat mempertanyakan manfaat langsung dari kunjungan Presiden ke Rusia.
Prabowo juga mengunjungi Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur pada 26 Agustus 2026 sebelum agenda luar negerinya.
Menurut Qodari, diplomasi internasional diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mencari solusi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Rusia, Presiden menghadiri forum Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.
Qodari menambahkan bahwa peluang-peluang ekonomi dari kerja sama luar negeri diharapkan memperkuat investasi dan membuka lapangan kerja di dalam negeri.
Pemerintah mengajak pelaku usaha global berinvestasi dan menciptakan nilai tambah pada industri nasional.
Kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia dinilai berpotensi menggandakan nilai transaksi bilateral.
Penguatan kerja sama pada sektor pangan dan energi diarahkan untuk memperkokoh kemandirian bangsa.
Menurut Qodari, penyelesaian masalah domestik dan diplomasi luar negeri saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, mengatasi tantangan di dalam negeri dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi bukanlah dua hal yang bertentangan,” kata Qodari.







