Multaqa Ulama diselenggarakan secara hybrid pada Senin (29/7) malam di UNIVA Medan sebagai persiapan menjelang Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah.
Kegiatan ini dirancang untuk mengumpulkan masukan ilmiah yang akan menjadi bahan rekomendasi dan rumusan fatwa dalam Muktamar XXIII yang dijadwalkan berlangsung pada 7 – 10 Juli di Jakarta.
Acara dibuka oleh Ketua Steering Committee Muktamar XXIII, Dr. H. Dedi Iskandar, S.Sos MSP.
Dalam sambutannya, Dr. Dedi Iskandar menyoroti peran strategis Dewan Fatwa dalam memberi panduan keagamaan bagi organisasi dan umat Islam terhadap persoalan aktual.
Ketua Dewan Fatwa, Tgk. H. Abdul Hamid Usman, Lc MA, mengikuti forum secara daring dan menyatakan bahwa Multaqa Ulama merupakan langkah penting untuk merumuskan sikap keagamaan atas permasalahan nasional.
Menurut Abdul Hamid Usman, hasil pertemuan diharapkan menjadi pedoman organisasi dan bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia.
Pada forum tersebut Dewan Fatwa mengangkat tiga isu utama sebagai pokok pembahasan.
Pokok pertama adalah tata kelola wakaf Al Jam’iyatul Washliyah yang dipaparkan oleh Dr. Imam Yazid, M.A.
Dr. Imam Yazid menekankan perlunya penataan kembali aset wakaf melalui pembenahan administrasi, legalitas aset, dan penguatan peran serta ketentuan nazir dalam pengelolaan wakaf.
Langkah ini dimaksudkan agar aset organisasi menjadi lebih tertib, produktif, dan memberikan manfaat lebih besar bagi umat.
Pokok kedua membahas sikap organisasi terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang disampaikan oleh Dr. H. Arso, SH M.Ag.
Dr. H. Arso menilai Al Jam’iyatul Washliyah perlu menetapkan sikap resmi atas KHGT mengingat organisasi memiliki Lembaga Hisab dan Rukyat serta selama ini menggunakan metode imkanur rukyah berdasarkan kesepakatan MABIMS.
Pokok ketiga merupakan kajian tentang penyembelihan dam haji yang dipaparkan oleh Dr. Irwansyah, M.H.I.
Dalam paparan disebutkan bahwa menurut pendapat yang menjadi mu’tamad dalam mazhab Syafi’i, penyembelihan dam haji wajib dilaksanakan di Tanah Haram sehingga penyembelihan di luar wilayah tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat.
Namun Dr. Irwansyah mencatat adanya perkembangan praktik ibadah haji yang melahirkan pandangan kontemporer sehingga memerlukan kajian mendalam.
Hasil-hasil diskusi dalam Multaqa Ulama akan dibawa ke Muktamar XXIII untuk dibahas lebih lanjut dan dijadikan dasar penerbitan fatwa resmi Dewan Fatwa.
Wakil Ketua Dewan Fatwa yang juga Ketua Panitia Penyelenggara menyatakan bahwa Multaqa Ulama akan terus digelar secara berkala sebagai forum ilmiah strategis Dewan Fatwa.
Tujuannya adalah menjalankan fungsi pemberian fatwa dan panduan keagamaan bagi warga Al Jam’iyatul Washliyah serta umat Islam pada umumnya.
Peserta yang hadir secara luring antara lain Dr. H.M Nasir Lc MA, Dr. Imam Yazid MA, Dr. H. Arso SH M.Ag, Dr. Irwansyah, M.H.I, Muliatno Suratman MA, Dr. H. Muhammad Amar Adly Lc MA, Dr. H.M Tohir Ritonga Lc MA, Dr. Junaidi Arsyad, MA, Dr. Muhammad Iqbal Irham M.Ag, Abdul Hadi Ismail MA, Abdullah Sani, M.A.l, Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum., K.H. Zulfikar Hajar Lc, Dr. H. Hasan Matsum M.Ag, H. Nano Wahyudi Lc M.H.I, Prof. Dr. H.M Jamil MA, serta Dr. H. Ismail Effendi MS.
Peserta yang mengikuti secara daring antara lain Tgk. H. Abdul Hamid Usman, Lc MA, Dr. M. Arifin Ismail M.Phil, Dr. H. Awwaluz Zikri Lc MA, Dr. Junaidi Lubis MA, Dr. Nirwan Syafrin MA, Julian Lukman Lc MA, dan Musdar B. Tambusai Lc.
Dewan Fatwa menegaskan komitmen menyediakan panduan keagamaan yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, dan khazanah fikih otoritatif dalam merespons isu-isu kontemporer.
Panitia berharap rekomendasi Multaqa Ulama menjadi kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan dan sikap resmi organisasi pada Muktamar XXIII.







