Otoritas Saudi, SFDA, telah mencabut penangguhan ekspor udang dari unit pengolahan ikan Indonesia, efektif sejak 24 Mei 2026.
Keputusan itu membuka kembali akses produk udang Indonesia ke pasar Arab Saudi setelah pembatasan beberapa bulan sebelumnya.
BPOM menyatakan posisinya sebagai National Competent Authority untuk ekspor pangan tertentu ke Kerajaan Arab Saudi dan menyambut pencabutan tersebut.
Pengawasan BPOM mencakup komoditas seperti ikan, udang, daging, unggas, serta berbagai produk olahan terkait ekspor.
Sebelumnya, empat unit pengolahan ikan yang sempat ditangguhkan adalah UD Jinawi Luhur, PT Legong Bali Nusantara, PT Muria Bahari Indonesia, dan PT Sekar Laut.
Langkah penangguhan ini dipicu oleh import alert 99-52 yang dikeluarkan United States Food and Drug Administration pada akhir Oktober 2025.
Alert tersebut diterbitkan setelah ditemukan residu Cesium-137 pada beberapa produk asal Indonesia, termasuk udang dan rempah.
Beberapa negara mitra merujuk pada peringatan US FDA sebagai dasar tindakan pengamanan sementara terhadap produk dari wilayah terkait.
Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Penanganan Cs-137 yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk menginvestigasi sumber kontaminasi dan mengendalikan pencemaran dari hulu.
Upaya pengendalian meliputi sertifikasi, pemindaian radiasi terhadap produk sebelum ekspor, serta penerapan langkah korektif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
US FDA melakukan inspeksi on-site dan mengonfirmasi efektivitas tindakan pengendalian yang dijalankan Indonesia, yang menjadi salah satu dasar pemulihan kepercayaan otoritas negara mitra.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen bersama dalam menjaga keamanan, mutu, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Sehingga produk pangan Indonesia dapat diterima dan bersaing di pasar global,” ujar Kepala BPOM di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
BPOM menegaskan pengawasan berbasis risiko diperketat melalui verifikasi pemenuhan persyaratan ekspor dan pengendalian oleh pelaku usaha.
Pengawasan terkoordinasi antara BPOM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kementerian dan lembaga lain dinilai krusial dalam memulihkan akses pasar sekaligus menjaga keselamatan konsumen.
Pembukaan kembali akses ekspor udang diharapkan memperkuat keberlanjutan dan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global.







