Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan tingkat serapan APBN sebesar 97,48 persen hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang transparan untuk program perumahan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan pagu anggaran kementerian naik dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun.
Kenaikan pagu itu meningkatkan target pembangunan rumah sebanyak 7.952 unit, sehingga target keseluruhan menjadi 414.212 unit rumah.
Didyk menjelaskan sebagian besar anggaran difokuskan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai prioritas nasional.
Alokasi untuk BSPS tercatat sebesar Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu kementerian.
Komposisi anggaran Kementerian PKP didominasi program fisik yang mencapai 92,67 persen dari total pagu.
Rincian program fisik meliputi BSPS, penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah khusus, rumah susun, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja kementerian tercatat sebesar Rp2,604 triliun atau 25,27 persen dari pagu awal.
Menurut Didyk, realisasi tersebut mencakup Program Dukungan Manajemen, BSPS, dan sejumlah program non-BSPS yang sedang berjalan.
Didyk menegaskan komitmen kementerian untuk menyampaikan laporan realisasi APBN dan program perumahan kepada publik setiap bulan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, melaporkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mencapai Rp20,3 triliun sampai dengan 30 Juni 2026.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah memutuskan penambahan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.
Sri Haryati menyebut Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi penyerapan KUR Perumahan terbesar dengan nilai Rp4,6 triliun, sementara Bank Rakyat Indonesia mencatat realisasi penyaluran tertinggi sebesar Rp10,55 triliun.
Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran subsidi telah terealisasi untuk 93.339 unit rumah.
Bank Tabungan Negara tercatat sebagai penyalur FLPP terbesar dengan realisasi sebanyak 45.726 unit rumah.
Rincian jenis hunian menunjukkan realisasi untuk rumah tapak sebanyak 93.330 unit, sedangkan rumah susun tercatat 9 unit.
Pembahasan forum juga memfokuskan pada percepatan program prioritas sektor perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan lahan, penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program nasional.
Informasi capaian semester I tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.







