Kelompok adat Haruaya Mardomu Bulung (HMB) menuntut pengakuan hukum atas klaim tanah ulayat mereka setelah pemerintah mencabut sejumlah izin kawasan hutan.
Pencabutan tersebut termasuk izin PT Panei Lika Sejahtera (PT PLS) atas area seluas 12.264 hektare di sekitar Hutan Mosa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melalui kebijakan penertiban Satuan Tugas Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Ketua Tanah Ulayat HMB, Kaslan Dalimunthe, yang bergelar Mangaraja Siombaon Parlindungan, menyatakan bahwa pencabutan izin harus diikuti langkah konkret untuk memberi kepastian hak adat.
Pernyataan itu disampaikan Kaslan saat berada di kawasan Palang Mosa pada Minggu (9/8).
HMB, yang juga dikenal sebagai Parsadaan Rim Ni Tahi Haruaya Mardomu Bulung, menyebut wilayah yang mereka tuntut bagian dari eks Kekuriaan Sigalangan dan diwariskan turun-temurun.
Organisasi adat ini meminta pemerintah melakukan verifikasi terbuka dan pemetaan terhadap batas wilayah adat yang mereka klaim.
Mereka juga menuntut peninjauan status kawasan hutan beserta perizinan yang berdiri di atas wilayah adat tersebut.
HMB berharap lahan yang dibebaskan nanti dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat melalui perkebunan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya sesuai ketentuan hukum.
Menurut HMB, tujuan perjuangan bukan penguasaan sepihak tetapi memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas hak warisan leluhur.
Sebagai bentuk penegasan, pemilik tanah ulayat bersama DPD Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto (Rampas) Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan peninjauan lapangan ke Palang Mosa, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, pada Kamis (16/7).
Pada kunjungan itu rombongan memasang spanduk di lokasi yang diklaim sebagai tanda bahwa masyarakat adat masih memperjuangkan hak wilayah melalui jalur hukum dan dialog dengan pemerintah.
Ketua DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Tapanuli Selatan, Erijon Damanik, menyatakan organisasinya siap mengawal proses penyelesaian hingga terwujudnya kepastian hukum.
Selain Kaslan Dalimunthe dan Erijon Damanik, peninjauan tersebut turut dihadiri Purba Ritonga SH selaku Sekretaris DPD Rampas Setia 08 Tapanuli Selatan.
Dalam rombongan juga hadir Fadly Harris sebagai Bendahara DPD Rampas Setia 08 Tapanuli Selatan.
Tokoh masyarakat Palang Mosa, Martua Silaban, hadir pula dan tercatat sebagai Kepala Kamtibmas DPD Rampas Setia 08 Tapanuli Selatan.
HMB menyatakan akan melanjutkan upaya melalui mekanisme hukum dan dialog resmi sampai hak ulayat mereka mendapatkan kepastian yang jelas.







