Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ratna, S.Pt, menegaskan komitmennya menindaklanjuti keluhan warga terkait banjir dan rob saat pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025/2026.
Reses digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Tegal Timur pada Sabtu (8/8/2026) sore dan bertempat di Jalan Ciliwung, RW 09, Kelurahan Mintaragen.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Dinar Marnoto serta perwakilan DPUPR Kota Tegal.
Hadirilah pula Lurah Mintaragen Imron Rasyidin dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal H. Edi Suripno, S.H., M.H., yang akrab disapa Mas Uyip.
Ratusan warga Kecamatan Tegal Timur turut hadir dan menyampaikan berbagai aspirasi serta keluhan kepada para wakil rakyat.
Menurut Ratna, reses merupakan sarana penting bagi legislator untuk menerima masukan langsung dari konstituen yang kelak diperjuangkan di DPRD.
RW 09 dipilih sebagai lokasi reses karena sejumlah keluhan terkait genangan akibat rob dan banjir yang terus muncul dari warga setempat.
Beberapa wilayah di RW 09, terutama RT 07, RT 08, dan RT 10, disebut sering mengalami genangan air.
Pada akhir 2025, beberapa usulan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD telah direalisasikan di RT 10.
Namun pelaksanaan pekerjaan di RT 10 belum rampung sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.
Ratna berjanji akan mendorong kelanjutan pekerjaan termasuk pavingisasi dan pembuatan saluran yang mengarah sampai ke jalan raya.
Selain persoalan infrastruktur, reses menjadi ajang pembahasan kebijakan bantuan sosial yang kini mengacu pada basis data Desil 1 hingga Desil 4.
H. Edi Suripno, S.H., M.H. menyatakan kekhawatiran bahwa kriteria tersebut terlalu sempit dan tidak selalu mencerminkan kondisi kemiskinan di tiap daerah.
Mas Uyip mempertanyakan ruang kebijakan pemerintah daerah apabila semua program bantuan sosial harus berpedoman pada kriteria pusat.
Ia memberi contoh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dapat menyesuaikan penerima bantuan berdasar kondisi riil karena bersumber dari dana masyarakat.
Isu serupa juga dianggap berpotensi menghambat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bila penentuan penerima sepenuhnya mengacu pada basis data Desil.
Mas Uyip menegaskan bahwa jika semua daerah mengikuti Desil tanpa fleksibilitas, maka fungsi otonomi daerah dan peran wali kota menjadi terbatasi.
Fraksi PDI Perjuangan Kota Tegal berencana mendorong kebijakan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan disesuaikan dengan kondisi lokal.
Mereka menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengambil kebijakan berdasarkan karakteristik daerah melalui kewenangan otonomi.
Gagasan tersebut akan dimasukkan ke dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengentasan kemiskinan.
PDI Perjuangan menekankan bahwa bantuan yang bersumber dari APBD seharusnya memiliki persyaratan yang fleksibel sesuai kondisi sosial ekonomi Kota Tegal.
Sebagai contoh kebijakan perlindungan sosial daerah, disebutkan program jaminan kesehatan seperti Jamkesmas dan Jamkesta yang pembiayaannya dapat dimanfaatkan dari APBD.
Fraksi menegaskan tekad untuk memaksimalkan penggunaan APBD Kota Tegal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.







