Ketegangan antara Pimpinan DPRD Deliserdang dan Bupati Asri Ludin Tambunan kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa peristiwa terakhir.
Namun pada Rapat Paripurna memperingati Hari Jadi Kabupaten Deliserdang ke-80 di Gedung Paripurna, Rabu (1/7), tampak keharmonisan tersendiri antara pimpinan DPRD dengan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Zakky Shahri SH dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH, Kuzu Serasi Tarigan SE, H. Hamndani S.Sos, MH, serta unsur pemerintahan daerah lainnya.
Pada kesempatan itu Zakky mengajak seluruh pihak mengucap syukur dan menyatakan momen ulang tahun sebagai waktu untuk mengevaluasi komitmen bersama demi kemajuan Deliserdang.
Usai acara, Bupati Asri Ludin Tambunan tampak meninggalkan gedung dengan menggunakan mobil HiAce.
Sementara Wakil Bupati Lom Lom Suwondo memilih berfoto bersama pimpinan DPRD dan Sultan Serdang Drs Tengku Akhmad Thala’a (Ameck) di lokasi paripurna.
Ketegangan antara pimpinan DPRD dan Bupati bermula dari insiden sidang Paripurna pada Senin (23/6/2025) yang diwarnai interupsi dan berujung aksi walk out oleh Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH.
Agustiawan menyatakan keinginan mempercepat pembahasan LKPD dan KUA-PPAS APBD TA 2025, tetapi menekankan bahwa prosedur dan Tata Tertib DPRD harus dihormati.
Sebagai koordinator Baleg, Agustiawan menyebut bahwa pembahasan telah dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan rencana pengesahan diarahkan pada bulan Agustus.
Kendati demikian, sejumlah anggota dewan mendesak agar pembahasan LKPD dan KUA-PPAS dipaksakan di paripurna tersebut.
Setelah Bupati menyampaikan penjelasan soal RPJMD dan laporan pertanggungjawaban kinerja AKD, Agustiawan memilih keluar dari sidang diikuti beberapa anggota DPRD.
Aksi keluar ruang sidang itu hampir memicu kericuhan, hingga terjadi dorong-mendorong antara anggota DPRD, termasuk antara Dedi Syaputra dan Agustiawan.
Pada saat kericuhan, Bupati Ludin sempat mengeluarkan pernyataan yang dinilai sebagian pihak mendukung pemaksaan pembahasan agenda tersebut.
Beberapa pihak menyoroti penggunaan mimbar sidang yang dianggap harus diperlakukan secara sakral dan hanya digunakan setelah arahan pimpinan DPRD.
Persoalan lain yang memicu kritik adalah penyegelan gedung yang dipakai Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) Al-Washliyah di Petumbukan, Kecamatan Galang pada hari pertama tahun ajaran 2025/2026, Senin (14/7/2025).
Penyegelan oleh Pemkab menyebabkan ratusan siswa awalnya tidak dapat masuk, sampai Ketua DPRD Zakky Shahri mendatangi lokasi dan mempertanyakan alasan penguncian gerbang.
Salah seorang petugas Satpol PP menyatakan tindakan itu atas perintah Pemkab, sebelum akhirnya pintu dibuka kembali dan para siswa serta guru bersorak gembira.
Pernyataan Bupati yang menuding Zakky melakukan provokasi atas insiden ini memicu respons santai dari Zakky, yang menyebut Bupati sebagai orang baik dan kemungkinan ada miskomunikasi dari bawahannya.
Zakky mengkritik cara penanganan polemik tersebut dan menyarankan agar ada pengaturan pembagian waktu belajar antara SMPN 2 dan siswa Al-Washliyah agar tidak terjadi konflik akses ruang.
Masalah ini berakar dari status tanah dan gedung, di mana gedung milik Pemkab berdiri di atas tanah milik Al-Washliyah; semula gedung itu diberikan kepada pihak Al-Washliyah oleh PJ Bupati Wiriya Alrahman.
Pada era kepemimpinan Bupati Asri Ludin gedung itu diklaim kembali oleh Pemkab sehingga menimbulkan persoalan penggunaan ruang belajar bagi siswa Al-Washliyah.
Kasus itu kemudian ditangani oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang memutuskan untuk menghibahkan gedung kepada Al-Washliyah.
Gubernur juga memerintahkan Pemprov mendanai pembangunan kembali gedung SMPN 2 untuk menggantikan fasilitas yang dialihkan.
Wakil Ketua DPRD Hamdani mengkritik kebijakan Bupati terkait kesejahteraan rakyat, mengingat perintah penggusuran rumah warga di Jalan Tirtadeli Dusun I Desa Tanjung Garbus karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Walaupun DPRD sudah menerbitkan rekomendasi agar penggusuran tidak dilakukan, Pemkab tetap melanjutkan tindakan tersebut, sehingga Zakky mengingatkan bahwa hubungan antara Bupati dan DPRD adalah kemitraan sejajar.
Terbaru, Waket DPRD Kuzu Serasi Tarigan menyoroti surat Pemkab yang meminta dukungan perusahaan berupa hadiah lucky draw untuk peringatan HUT Deliserdang ke-80 lewat bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Kuzu menilai permintaan semacam itu memalukan dan bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi anggaran.
Ia juga menuduh praktik tersebut berpotensi menjadi pungutan liar dan memperingatkan bahwa model seperti itu dapat mendorong investor memilih beraktivitas di luar negeri.







