Penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap penjual di platform e-commerce akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2026, dan baik marketplace maupun pemerintah sedang mematangkan persiapan teknis untuk implementasinya.
Budi Primawan, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), menyatakan pihaknya menghormati kebijakan tersebut dan menekankan pentingnya pelaksanaan yang lancar serta kepastian aturan bagi pelaku platform dan penjual.
Dalam perbincangan dengan PRO3 RRI pada Kamis, 2 Juli 2026, Budi meminta para penjual untuk tidak panik dan mengikuti informasi resmi dari BJP serta petunjuk teknis yang disediakan oleh masing-masing marketplace.
Menurut Budi, marketplace akan berperan aktif menyediakan sosialisasi teknis kepada pedagang agar proses transisi ke mekanisme pemungutan pajak dapat berjalan lebih mulus.
Ia juga menilai marketplace tetap menjadi sarana strategis bagi pelaku yang ingin memulai usaha digital, namun dampak kebijakan terhadap harga barang perlu dianalisis setelah aturan diterapkan.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, menilai tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan persaingan yang setara antara pelaku usaha daring dan luring.
Dyah mengamati pemerintah memanfaatkan keberadaan platform seperti Shopee, Lagada, Tokopedia dan Bibli yang memiliki sistem pendaftaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pajak.
Ia mengingatkan bahwa sinkronisasi data perpajakan harus dipastikan sebelum kebijakan berlaku untuk menghindari risiko double taxation yang dapat membebani UMKM.
Dyah memperingatkan contoh potensi beban ganda apabila pemotongan dilakukan di marketplace dan di sisi lain pelaku usaha masih harus menghadapi tuntutan saat pelaporan pajak.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan integrasi data antar-institusi dan pemberian insentif khusus bagi UMKM agar kepatuhan pajak meningkat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
Peliput: Sarah Maulida Ali







