Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perlindungan terhadap aliran kepercayaan mendapat tempat dalam konstitusi dan harus dilaksanakan secara nyata.
Semua hambatan administratif dan bentuk diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan diminta untuk dihentikan segera.
Pernyataan itu disampaikan I Ketut Kariyasa Adnyana setelah menerima aspirasi dari Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Palangka Raya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
KAHaringan yang diwakili MAKI mengajukan harapan agar statusnya mendapat pengakuan resmi sebagai agama, bukan hanya sebagai aliran kepercayaan.
Kariyasa menekankan bahwa konstitusi dan aturan terkait sudah mengakui keberadaan aliran kepercayaan, dan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat posisi tersebut sehingga hambatan birokrasi seharusnya tidak terjadi.
Dalam paparan MAKI terungkap bahwa para penganut Kaharingan sering mengalami kendala dalam layanan administrasi kependudukan, akses layanan perbankan, hingga penggunaan fasilitas publik.
Persoalan ini menurut Kariyasa merupakan perhatian serius bagi Komisi VIII agar hak-hak sipil warga negara terpenuhi tanpa pengecualian.
Terkait tuntutan perubahan status menjadi agama resmi, ia menyatakan perlu dilakukan kajian komprehensif dan mendalam mengenai dasar hukum yang mendukung kemungkinan perubahan tersebut.
Aspirasi perubahan status juga dianggap sebagai sinyal bagi pemerintah agar meningkatkan perlindungan terhadap adat, budaya, dan kepercayaan lokal yang hidup di masyarakat.
Kariyasa menghubungkan perlindungan kepercayaan ini dengan pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masih berproses di DPR.
Ia menyoroti peran komunitas adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebudayaan nasional, khususnya di wilayah terpencil.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII akan meneruskan seluruh catatan hasil RDPU kepada Kementerian Agama dan instansi terkait untuk ditelaah dan ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
I Ketut Kariyasa Adnyana merupakan legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan yang berasal dari Bali.







