LBH Medan Laporkan Bupati Deliserdang ke Ombudsman atas Dugaan Penyalahgunaan APBD
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan resmi mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaporan itu menyoroti alokasi APBD untuk rehabilitasi fasilitas institusi kepolisian, termasuk rehabilitasi gedung Satreskrim Polrestabes Medan dan pembangunan kantor Polsubsektor Sunggal.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH MH, menyampaikan kepada Waspada bahwa laporan diserahkan pada Jumat (3/7) dan diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Herdensi S.Sos M.SP.
LBH Medan menyatakan menemukan dokumen yang menunjukkan alokasi anggaran sejak Tahun Anggaran 2025 hingga 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Deliserdang untuk proyek-proyek tersebut.
Berdasarkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Deliserdang, pada Tahun 2025 tercatat Pembangunan Kantor Polsubsektor Sunggal sebesar Rp1,4 miliar.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkab Deliserdang kembali menganggarkan lanjutan pembangunan Kantor Polsubsektor Sunggal senilai Rp3 miliar.
Selain itu, data LPSE Kabupaten Deliserdang menunjukkan alokasi Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi gedung barang bukti Polrestabes Medan, padahal bangunan itu berada di wilayah administratif Kota Medan.
Irvan Saputra menyinggung ironi publik ketika warga menanyakan perbaikan jalan rusak dan mendapat respons Bupati, “masyarakat bayar pajak gak, bayar PBB gak, kalau gak uang Pemerintah dari mana”.
Ia menilai alokasi Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi gedung barang bukti Polrestabes Medan bukanlah prioritas kebutuhan masyarakat Deliserdang.
LBH Medan menduga tindakan tersebut mengindikasikan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang tidak berpihak pada kepentingan publik Kabupaten Deliserdang.
Organisasi itu juga mengungkap dugaan adanya kongkalikong dalam pengalokasian dana publik untuk kepentingan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggaran pusat.
LBH mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi vertikal yang memperoleh alokasi dari APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp145,65 triliun serta tambahan Rp20 triliun untuk dukungan tugas dan sarana prasarana kelembagaan.
Menurut LBH Medan, tidak rasional jika pemerintah daerah menggelontorkan dana signifikan untuk rehabilitasi gedung yang dana operasionalnya sudah diatur dalam APBN.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten Deliserdang masih menghadapi masalah pelayanan publik yang mendesak seperti jalan rusak, banjir, drainase, pengelolaan sampah, kemiskinan, lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, urgensi, rasionalitas, dan keberpihakan penggunaan APBD untuk membiayai fasilitas institusi yang dibiayai APBN patut dipertanyakan.
Dari perspektif hukum, LBH Medan menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
LBH juga menyebut pengalokasian APBD yang tak mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat berpotensi mengabaikan hak atas kesejahteraan dan pelayanan publik sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 serta Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebagai tindak lanjut, LBH Medan meminta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan komprehensif, memanggil Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan serta pihak terkait, dan mengeluarkan rekomendasi korektif jika ditemukan maladministrasi.
LBH menegaskan setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai hukum serta diprioritaskan untuk pemenuhan hak masyarakat.
Selain menyorot Pemkab Deliserdang di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan, LBH Medan juga mengajukan laporan serupa terhadap Pemerintah Kota Medan.
Dari pihak Ombudsman, Ketua Perwakilan Sumatera Utara mengonfirmasi penerimaan pengaduan dan menyatakan akan melakukan verifikasi formil dan materil terhadap substansi laporan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Ombudsman menegaskan proses awal verifikasi akan menentukan apakah pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak.







