Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sebuah Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang diduga menjadi barang bukti dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi.
Kendaraan itu ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pematang Siantar dengan pelat nomor yang diduga telah diganti.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan rangkaian penggeledahan berlangsung sejak Sabtu, 4 Juli 2026 hingga Senin, 6 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru.
Penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Bupati, Gedung DPRD, dan Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing.
Pemeriksaan juga menyasar rumah dinas dan rumah pribadi sejumlah pihak yang berstatus tersangka berinisial SA, ZKN, dan ARD.
Selain itu, tim KPK menggeledah beberapa rumah lain yang terkait perkara, termasuk kediaman Kepala Dinas Perkebunan.
Di Kota Pekanbaru penyidik mengecek salah satu kantor jasa ekspedisi sebagai bagian dari pengumpulan bukti.
Selama penggeledahan penyidik ditemukan beragam dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai memperkuat pembuktian perkara.
Pada Sabtu, 4 Juli 2026, tim menemukan Toyota Land Cruiser LC 300 yang diduga pemberian suap dari tersangka ZKN kepada tersangka SA.
Ketika ditemukan, kendaraan tersebut telah menggunakan pelat nomor berbeda; pada hari yang sama mobil itu dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing untuk keperluan penyidikan.
KPK mengapresiasi pihak-pihak yang kooperatif selama penggeledahan berlangsung.
Namun lembaga antirasuah mengingatkan agar tidak ada upaya menyembunyikan, memindahkan, atau merusak barang bukti karena dapat menghambat proses penegakan hukum.
Penyidikan mengungkap konstruksi perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi periode 2021 hingga 2026.
Plt Dirdik KPK Taufik menyebut seleksi jabatan Sekda Kuansing yang dibuka pada April 2025 diikuti dua kandidat, yakni Fahdiansyah dan Zulkarnain.
Dalam proses tersebut Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, diduga meminta syarat berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada peserta seleksi.
Hanya Zulkarnain yang memenuhi permintaan itu sehingga dinyatakan terpilih sebagai Sekda Kuansing.
Zulkarnain diduga membeli satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga sekitar Rp2,05 miliar melalui skema kredit dengan cicilan Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.
Karena kemampuan finansial dinilai tidak memenuhi syarat, pengajuan kredit dilaporkan dilakukan menggunakan identitas Dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.
KPK juga menemukan indikasi suap serupa pada pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR pada 2021, ketika Zulkarnain diduga memberikan Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Suhardiman.
Ardiles diduga membantu pembelian kedua kendaraan agar pihak pemberi dapat tetap memperoleh proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.
Penyidikan mencatat Ardiles memperoleh sedikitnya 13 proyek di Dinas PUPR Kuansing pada 2022 serta sejumlah proyek pada 2025-2026.
KPK mendapati adanya upaya menghilangkan barang bukti berupa Toyota Land Cruiser yang diduga hendak dijual ke sebuah showroom setelah Suhardiman mengetahui pemantauan tim KPK.
Selain perkara suap, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
KPK menduga uang dari pelepasan HPT tersebut bersumber dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi petani.
Berdasarkan hasil penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing, Zulkarnain selaku Sekda Kuansing, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.







