Kebijakan pembagian 1.000 tiket gratis untuk PRSU ke-50 yang disediakan panitia hanya bagi warga dari lima kecamatan di Kota Medan memicu protes dari pengamat sosial di Sumut.
Agus Suriadi, pengamat sosial Sumut, menyatakan keberatan atas mekanisme itu karena dianggap eksklusif dan tidak mewakili seluruh provinsi.
Ia mengingatkan bahwa Sumut terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, dan sekitar 455 kecamatan, sehingga jangkauan program seharusnya lebih luas.
Agus menyambut niat panitia memberikan tiket tanpa biaya, namun menilai cakupan pembagian terlalu sempit untuk sebuah acara berskala provinsi.
Dari 21 kecamatan di Kota Medan, hanya lima yang mendapatkan jatah tiket gratis, suatu kondisi yang menurutnya tidak proporsional.
“Artinya, akses masyarakat terhadap program ini sangat timpang,” kata Agus kepada wartawan, Senin (13/6).
Menurut Agus, PRSU bukan sekadar acara Kota Medan melainkan pesta rakyat yang menjadi milik seluruh warga Sumut sehingga perlu akses merata.
Ia memperingatkan risiko munculnya kecemburuan sosial apabila distribusi tiket tetap tertutup dan tidak dievaluasi segera.
Sebagai solusi, Agus mengajukan enam langkah agar distribusi tiket lebih adil dan inklusif.
1. Alokasi tiket gratis untuk setiap kecamatan se-Sumut, bukan hanya sebagian kecamatan di Medan.
2. Akses khusus bagi masyarakat kurang mampu, pelajar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain.
3. Sistem kuota tiket berbasis jumlah penduduk tiap kecamatan agar lebih proporsional.
4. Roadshow pra-acara PRSU ke kabupaten/kota sekaligus pembagian tiket langsung.
5. Pelibatan organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan pemerintah daerah dalam distribusi.
6. Perluasan sosialisasi PRSU agar masyarakat di seluruh Sumut merasa memiliki acara ini.
Agus juga menyorot penurunan daya tarik PRSU dibandingkan masa lalu dan meminta refleksi menyeluruh terhadap penyelenggaraan acara.
Ia mencontohkan era 1970–1980-an ketika PRSU yang kala itu bernama Medan Fair berada di Jalan Gatot Subroto berdampingan dengan Taman Ria Medan (kini lokasi Carrefour).
Pada masa itu pembukaan even kerap dihadiri Presiden RI dan para menteri, serta menarik pengunjung dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.
“Greget PRSU terasa jauh berkurang,” ujarnya seraya mendesak evaluasi tidak hanya soal harga tiket tetapi juga konsep acara, pemerataan akses, dan strategi promosi.







