Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan mengutamakan anggaran untuk kegiatan ramp check saat menyusun ulang pagu anggaran 2027.
Permintaan itu disampaikan ketika ia memimpin rapat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk membahas komposisi anggaran prioritas sektor transportasi darat.
Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026.
Lasarus menekankan bahwa pemeriksaan kelayakan kendaraan umum melalui ramp check harus mendapatkan alokasi yang memadai agar proses pengawasan dapat berjalan efektif.
Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang cukup, pelaksanaan ramp check tidak akan optimal sehingga berisiko menurunkan standar keselamatan penumpang.
Ia juga meminta agar penyusunan ulang anggaran dimulai dari pemenuhan kebutuhan mandatori, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kewajiban dasar lainnya.
“Susun kembali komposisi anggarannya; prioritas pertama adalah gaji pegawai, lalu pastikan anggaran ramp check terpenuhi,” ujar Lasarus saat rapat.
Lasarus menegaskan kehadiran negara diperlukan untuk melindungi masyarakat pengguna transportasi sekaligus memastikan pelaku usaha angkutan menjalankan kewajiban keselamatan.
Ia berharap proses revisi pagu anggaran pasca pembahasan Nota Keuangan 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas di sektor transportasi darat sehingga keselamatan dan layanan publik meningkat.







