Ratusan petani dari kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Silombo di Nagori Sipanganbolon Mekar, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, datang ke Mapolsek setempat pada Rabu (26/8).
Mereka menyampaikan tuntutan agar penegak hukum segera menindak dugaan penebangan kayu pinus secara ilegal yang dilaporkan terjadi di wilayah tersebut.
Koordinator perwakilan petani, Olo Sinaga, menuntut penghentian kegiatan penebangan yang disebut memakai alat berat.
Olo meminta agar aparat memeriksa dan menyita alat berat yang diduga digunakan dalam penebangan tanpa izin itu.
Selain soal penebangan, para petani mengadukan dugaan intimidasi dan perusakan tanaman yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Mereka menegaskan telah mengelola lahan itu selama puluhan tahun dan meminta kepastian hukum dari pemerintah serta aparat terkait.
Para petani menyatakan tujuan bertani mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menginginkan langkah antisipatif agar konflik tidak meluas.
Menurut pernyataan petani, berdasarkan keputusan menteri, status lahan yang mereka kuasai masih tercatat sebagai kawasan APL Silombo.
Petani lain, Panda Sagala, menyebut telah mendatangi Dinas Kehutanan untuk menanyakan legalitas penebangan.
Panda menyampaikan hasil penelusuran sementara menunjukkan para penebang belum memiliki izin resmi.
Udin Sinaga, salah seorang petani, meminta polisi mengusut dugaan perusakan tanaman jagung yang diklaim dilakukan oleh Anggiat dan pihak lain.
Kapolsek Girsang Sipanganbolon, AKP Mantho Pandiangan, mengimbau semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan tersebut.
Mantho membenarkan laporan terkait dugaan penebangan di Nagori Sipanganbolon Mekar telah diterima dan tercatat pada Sabtu (22/8/2026).
Ia menambahkan bahwa laporan tersebut saat ini masih dalam tahap pengecekan di lapangan.
Terkait sengketa kepemilikan, Mantho mengatakan polisi juga menerima surat sanggahan dari keturunan atau pomparan Huta Bolon yang mengklaim hak kepemilikan atau pewarisan lahan.
Pangulu Nagori Sipanganbolon Mekar, Meslyana Tamba, yang hadir saat pertemuan dengan Kapolsek, menegaskan tidak pernah menerima atau menerbitkan surat terkait kegiatan penebangan di kawasan APL Silombo.
Meslyana secara tegas menyatakan tidak mengeluarkan Surat Keterangan penebangan pohon di area tersebut.
Para petani berharap aparat penegak hukum dan pemerintah segera menindaklanjuti laporan mereka agar proses penebangan dan sengketa penguasaan lahan tidak memicu konflik sosial di masyarakat.







