Tanah wakaf menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama dan sosial di berbagai daerah di Indonesia.
Berbagai fungsi tanah wakaf meliputi pembangunan masjid, musala, pesantren, madrasah, hingga lahan pemakaman.
Bagi para nadzir, kepemilikan tanah wakaf kerap dihadapkan pada risiko sengketa, tumpang tindih kepemilikan, dan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Sertipikat tanah wakaf dianggap sebagai instrumen utama untuk menghilangkan risiko tersebut dengan menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan aset.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadikan penyertipikatan tanah wakaf sebagai salah satu prioritas program di bawah arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Program percepatan yang digulirkan bertujuan memperkuat keamanan hukum tanah-tanah wakaf dan mempercepat proses sertipikasi di lapangan.
Salah satu bukti manfaat program ini dirasakan oleh Andi Mulyadi, pembina Masjid Muhajirin Makassar, yang menyaksikan tanah wakaf masjidnya memperoleh sertipikat pada tahun 2026 setelah pengelolaan berganti beberapa kali sejak 1972.
Andi Mulyadi menyampaikan rasa syukur atas penerbitan sertipikat tersebut dan menaruh apresiasi pada terobosan yang dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Kepastian hukum melalui sertipikat juga membuka peluang pengelola wakaf untuk mengajukan bantuan atau pendanaan guna pengembangan fasilitas yang dikelola.
Wakil Pimpinan MA DDI Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Andi Gusnaidah, menyatakan bahwa setelah menerima sertipikat pihak sekolah siap mengupayakan bantuan pengembangan sarana dan prasarana.
Menurutnya, kelengkapan sertipikat menjadi salah satu tolok ukur penting saat mengajukan dukungan pendanaan.
Program penyertipikatan ini tidak hanya menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga memperkokoh kelangsungan fungsi sosial dan keagamaan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Per Juli 2026, sekitar 59% tanah wakaf di Indonesia telah bersertipikat, sementara sisa 41% ditargetkan tersertipikasi pada 2028.
Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri Nusron secara konsisten melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, nadzir, serta pemerintah daerah guna mendorong kolaborasi dalam pengamanan aset keagamaan.







