Jenggala.id – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyatakan kekhawatirannya terkait rencana pemberian pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menhan Prabowo Subianto, yang dikhawatirkannya bisa disalahartikan sebagai upaya untuk menutupi kontroversi dugaan pelanggaran HAM yang selama ini membelit Prabowo.
“Jangan sampai pemberian pangkat kehormatan ini akan dianggap sebagai impunitas atau upaya ‘mencuci’ kontroversi masa lalu karier militer Prabowo,” ungkap Usman pada Selasa (27/2).
Dia menambahkan bahwa kemungkinan Presiden Jokowi menggunakan pertimbangan lain dalam mengambil keputusan tersebut.
Baca juga : TB Hasanuddin Kritik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan untuk
“Pemberian pangkat kehormatan militer kepada Prabowo menunjukkan Presiden sepertinya memiliki pertimbangan di luar perspektif hak asasi manusia,” ujarnya.
