Jenggala.id – Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengkritik penunjukan pangkat jenderal kehormatan untuk Menhan Prabowo Subianto. Hasanuddin menyatakan bahwa dalam konteks militer saat ini, konsep pangkat kehormatan telah kehilangan relevansinya.
Baginya, seorang anggota TNI yang telah berprestasi atau memberikan jasa bisa dihargai melalui pemberian tanda kehormatan atau tanda jasa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.
“Dalam lingkungan TNI, tidak lagi ada yang namanya pangkat kehormatan,” ujar Hasanuddin dalam pernyataannya pada hari Selasa (27/2).
Baca juga : Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin Jadi Tersangka
Lebih lanjut dijelaskan bahwa aturan tentang kepangkatan dalam TNI diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut tidak mengatur mengenai kenaikan pangkat bagi perwira atau anggota TNI yang telah purna tugas, kecuali dalam kasus pangkat tituler yang diberikan secara sementara kepada warga negara yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu.
“Dalam UU Nomor 34 tahun 2004, tidak ada ketentuan mengenai kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terutama sejak berlakunya UU TNI, hal tersebut sudah tidak relevan lagi seperti pada masa Orde Baru,” ungkap Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI yang berjasa, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghargai kontribusi setiap individu, unit, institusi pemerintah, atau organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.
Baca juga : Menhan China Terancam Hukuman Mati
Pengamat militer dan peneliti senior di Marapi Consulting, Beni Sukadis mengusulkan agar Presiden Jokowi meninjau kembali keputusan pemberian kenaikan pangkat istimewa kepada Menhan Prabowo Subianto. Beni mempertanyakan dasar hukum dari pemberian pangkat istimewa tersebut. Baginya, Prabowo tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang.
“Pemberian pangkat kehormatan perlu dievaluasi secara lebih teliti, apakah benar-benar layak atau hanya bagian dari upaya Jokowi untuk tetap mempertahankan pengaruhnya terhadap Prabowo,” ujar Beni pada hari Selasa (27/2).
Beni menjelaskan bahwa pemberian pangkat militer kehormatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959. Penerima pangkat tersebut harus memiliki kontribusi yang signifikan dalam membawa kemajuan atau memberikan keuntungan bagi angkatan perang secara keseluruhan.
Namun, Beni meragukan kontribusi yang telah diberikan oleh Prabowo dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baginya, prestasi yang dicapai oleh Prabowo selama menjabat sebagai menteri pertahanan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.







