Zakaria Rambe, pengamat hukum sekaligus Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (JAMPI Sumut), menyampaikan apresiasi terhadap tindakan penertiban PETI yang dilakukan beberapa hari lalu.
Pernyataan itu disampaikannya melalui keterangan pers pada Senin (6/7).
Ia memuji langkah tim terpadu yang menggabungkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Zakaria, tindakan tim provinsi tersebut merupakan respons tepat atas aktivitas ilegal yang telah meresahkan.
Namun ia menegaskan penertiban administratif oleh pemprov tidak cukup jika berdimensi pidana atau merusak lingkungan.
Untuk itu Zakaria menilai perlu ada keterlibatan tegas dari Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, agar proses penegakan hukum berjalan menyeluruh.
Ia menambahkan bahwa secara organisasi tim terpadu hanya mampu melakukan langkah administratif, sementara beberapa pelanggaran mengarah pada ranah pidana lingkungan.
Zakaria berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan APH dapat tercipta sehingga upaya penertiban berdampak nyata di lapangan, khususnya di wilayah Mandailing Natal.
Ia juga menyatakan bahwa langkah gubernur membawa harapan baru bagi pemerhati lingkungan, mengingat kondisi kerusakan di Madina sudah cukup parah.
Pemprov Sumut berencana memperluas penertiban serta pemetaan kawasan tambang ilegal di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
Dedy Jaminsyah Putra Harahap, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, menyatakan, “Sesuai instruksi Gubernur, kita akan terus bergerak dan membersihkan PETI. Kita keliling nanti, dari Madina kita akan bergerak ke Palas dan Tapsel.”
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk melanjutkan operasi penertiban di daerah-daerah yang menjadi titik panas PETI.







