Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan peran krusial supremasi hukum dan integritas aparatur sipil negara sebagai dasar tata pemerintahan yang berkeadilan.
Pernyataan itu disampaikan saat Yusril memberikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, pada Senin 13 Juli 2026.
Ia menyatakan bahwa legitimasi setiap kebijakan pemerintah harus bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan dari kekuatan personal pejabat.
Selain itu, Yusril mengingatkan agar penerapan hukum tidak bersifat mekanis sehingga mengesampingkan prinsip keadilan bagi semua pihak.
Menurutnya, proses pembaruan hukum nasional telah membuka ruang bagi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan pendekatan keadilan restoratif.
Yusril menilai penegakan hukum hanya akan efektif bila integritas aparatur negara terjaga; oleh karena itu agama, etika, dan penghormatan terhadap konstitusi harus diperkuat secara bersamaan.
Dalam arahannya kepada praja IPDN, ia meminta agar calon aparatur negara mengedepankan moral, etika, dan kebijaksanaan ketika mengambil keputusan.
Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas, serta menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.







