Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan pada Senin 13 Juli 2026 bahwa subsidi solar khusus untuk nelayan sebesar Rp15.000 per liter tidak akan dibebankan pada APBN.
Sumber pendanaan yang akan dipakai berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Keputusan pendanaan ini diambil dalam rapat bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Bahlil menilai penyaluran bantuan bahan bakar melalui skema tersebut dapat mereduksi biaya operasional nelayan tanpa menambah beban fiskal negara.
Saat ini harga solar nonsubsidi berada di kisaran Rp18.600 per liter.
Dengan mekanisme subsidi dari BPDPKS, nelayan nantinya dapat memperoleh solar pada harga Rp15.000 per liter.
Kementerian ESDM akan segera menyusun dan menerbitkan regulasi sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga merencanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik distribusi dan mekanisme penyaluran.
Bahlil menekankan pentingnya penentuan lokasi penyaluran yang jelas serta pengawasan bersama Menteri Perikanan dan Kelautan untuk mencegah penyalahgunaan.
Pengawasan distribusi menjadi fokus agar alokasi subsidi tidak bocor dan manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penetapan harga khusus solar sebesar Rp15.000 per liter untuk kapal perikanan berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa harga solar nonsubsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sehingga diperlukan kebijakan harga khusus untuk nelayan.
Menurut Airlangga, langkah ini diambil guna menjaga keberlanjutan usaha sektor perikanan nasional dan membantu kelompok nelayan pengguna kapal menengah agar biaya operasional tetap terkendali.







