Implementasi penggunaan biodiesel B50 berjalan secara bertahap dengan target agar seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai menyediakan produk tersebut pada 1 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), pada Senin, 13 Juli 2026.
Pemerintah resmi memberlakukan program mandatori B50 sejak 1 Juli 2026 disertai masa transisi selama tiga bulan.
B50 didefinisikan sebagai campuran yang terdiri dari 50 persen solar dan 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati.
Dengan penerapan ini, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan kebijakan biodiesel B50 secara nasional.
Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi dan ketahanan ekonomi negara.
Program biodiesel nasional berawal pada 2008 melalui penerapan B2,5 dan kemudian berkembang bertahap menjadi B20, B30, B35, B40, hingga kini mencapai B50.
Pemerintah memproyeksikan bahwa implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun sepanjang 2026.
Kebijakan ini juga diarahkan untuk menghentikan impor solar secara bertahap.
Qodari memastikan kesiapan dari sisi teknis dan distribusi untuk mendukung B50.
Persiapan tersebut mencakup pengujian mesin diesel, peningkatan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta pengembangan infrastruktur pencampuran dan distribusi.
Menurut Qodari, kemandirian energi menjadi syarat penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan program mandatori B50 diharapkan menjadi langkah strategis menuju ketahanan energi berbasis sumber daya nasional.







