Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menekankan agar penataan kawasan wisata Setu Babakan tidak hanya menitikberatkan pada tampilan fisik semata.
Pernyataan itu disampaikannya di Jakarta, Kamis (9/7).
Yuke meminta agar kelangsungan usaha pedagang kaki lima (PKL) dan kesejahteraan warga sekitar dijadikan prioritas dalam setiap rencana penataan.
Menurutnya, penataan yang baik harus menyediakan ruang bagi pelaku usaha informal agar tetap bisa beroperasi tanpa kehilangan akses ke pelanggan.
Dia menilai kawasan Setu Babakan memiliki cakupan area yang cukup luas sehingga bisa dibagi menjadi zona-zona bagi PKL untuk menampung lebih banyak pedagang.
Yuke juga menyoroti proses relokasi yang sedang berlangsung terhadap sebagian PKL yang sebelumnya berdagang di atas saluran air.
Ia mengingatkan pentingnya menempatkan pedagang relokasi dekat dengan pusat keramaian agar tidak merugi karena terputus dari pelanggan setia.
Selain persoalan PKL, Yuke mendorong Pemprov DKI untuk memanfaatkan aset daerah yang selama ini menganggur demi mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Menurutnya, lahan-lahan milik pemerintah yang kosong berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bisa difungsikan sebagai lokasi pengolahan sampah organik.
Pemanfaatan lahan kecil sekalipun dinilai dapat membantu warga mengolah sampah daun dan sampah organik lain sehingga beban angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berkurang.
Yuke juga mengungkapkan kekhawatiran terkait ego sektoral dan persoalan aset lintas dinas yang kerap menghambat penyediaan fasilitas publik.
Ia mencontohkan hambatan dalam perbaikan jalan setapak menuju sekolah serta akses menuju rumah ibadah akibat koordinasi yang belum optimal antar dinas.
Secara khusus, Yuke meminta pemerintah mengkaji kemungkinan memanfaatkan sebagian lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon untuk pembangunan sekolah.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ruang pendidikan bagi masyarakat sama mendesaknya dengan penyediaan fasilitas umum lainnya.
Untuk itu, Yuke menyerukan agar dilakukan koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi yang seimbang sehingga fungsi lahan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi bersama.







