Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masih dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat, 10 Juli 2026.
Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana untuk pengoperasian kawasan pusat finansial yang direncanakan berada di Bali.
Menurut Airlangga, pilihan Bali didasarkan pada daya tarik gaya hidup yang dinilai mampu menarik investor asing serta pelaku industri jasa keuangan internasional.
Dia menambahkan bahwa pusat-pusat keuangan dunia umumnya tumbuh di lokasi yang menawarkan lingkungan nyaman dan tidak terlalu padat.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas kesehatan berstandar internasional.
Bali saat ini telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang dipandang sebagai salah satu elemen pendukung bagi pengembangan kawasan finansial tersebut.
Namun pemerintah memastikan PFII tidak akan ditempatkan di KEK Sanur; rencana pembangunan mencakup pembentukan KEK baru yang dirancang khusus untuk mendukung operasi PFII agar fungsi kawasan tidak saling tumpang tindih.







