Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (Pansus RUU HPI) DPR RI, Yasonna H. Laoly, mendukung usulan mengenai kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk menarik talenta unggul ke dalam negeri.
Dukungan itu diberikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengemukakan gagasan tersebut dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 pada 14 Agustus 2026.
Menurut Yasonna, kebijakan kewarganegaraan ganda harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat, termasuk penerapan uji integritas dan penetapan kewajiban yang jelas bagi penerima.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan serta kepentingan nasional wajib menjadi bagian dari skema tersebut.
Yasonna menolak pemberian kewarganegaraan ganda secara leluasa dan menyarankan pendekatan yang selektif serta terukur.
Sasaran utama kebijakan ini adalah individu dengan keahlian khusus seperti ilmuwan, tenaga kesehatan, ahli teknologi, pengusaha, seniman, dan atlet berkelas dunia.
Prinsip utama, kata Yasonna, adalah kepentingan nasional; negara perlu merumuskan kriteria objektif mengenai siapa yang berhak mendapatkan fasilitas ini.
Ia menambahkan bahwa kriteria tersebut harus mencakup kontribusi yang diharapkan serta hak dan kewajiban yang melekat pada penerimanya.
Perlu dicatat, Yasonna pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM sehingga ia menyoroti aspek hukum yang lebih luas dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Prof. Eddy O.S. Hiariej menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun RUU Kewarganegaraan.
RUU itu difokuskan pada dua kategori utama: pertama anak hasil perkawinan campuran dan anak dari orang tua WNI yang lahir di negara penganut asas ius soli.
Kedua adalah orang-orang yang memiliki keahlian strategis atau yang berjasa luar biasa bagi Indonesia.
Yasonna juga mengingatkan agar peraturan baru diselaraskan dengan hukum keimigrasian, administrasi kependudukan, perpajakan, serta prinsip-prinsip hukum perdata internasional.
Ia memperingatkan potensi ketidakpastian hukum terkait penerapan hukum negara mana terhadap seseorang jika harmonisasi ini diabaikan.
Untuk itu, Yasonna mendorong agar pembahasan revisi undang-undang kewarganegaraan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan diaspora, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan administrasi negara.
Pernyataan Yasonna diterima secara tertulis pada Jumat (21/8/2026).







