Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses penilaian keandalan sejumlah fasilitas strategis yang terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tujuan pemeriksaan ini adalah memastikan bangunan pelayanan publik layak dan aman dipakai kembali oleh warga setelah guncangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pemulihan pascabencana diarahkan agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal dan layanan dasar tersedia dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Dody pada Jumat, 21 Agustus 2026, terkait upaya percepatan pemulihan infrastruktur.
Penilaian teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terhadap beberapa titik penting di Manggarai Barat.
Lokasi yang diperiksa meliputi kawasan Batu Cermin, Puskesmas Batu Cermin, serta Kantor Bupati Manggarai Barat.
Pemeriksaan juga mencakup kawasan Puncak Waringin, Kantor Mako Polres, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese turut dinilai sebagai bagian dari infrastruktur layanan dasar masyarakat.
Hasil pemeriksaan cepat menunjukkan beberapa fasilitas dinyatakan aman digunakan kembali setelah mendapat penilaian teknis.
Kantor Bupati Manggarai Barat dinyatakan dapat beroperasi kembali untuk mendukung pelayanan pemerintahan kepada publik.
Di sektor kesehatan, RSUD Komodo dinyatakan dapat digunakan kembali setelah pemeriksaan pada IGD/Ponek, Gedung Pratama, Gedung 1B, serta Gedung D dan E.
Bagian pengolahan pada SPAM Wae Mese dinyatakan layak beroperasi kembali, namun kantor operasional SPAM Wae Mese masih diberi status penggunaan terbatas berdasarkan rekomendasi teknis.
Sementara itu, penataan Kawasan Batu Cermin dinyatakan boleh kembali dimanfaatkan setelah pemeriksaan cepat selesai.
Namun Puskesmas Batu Cermin, area Puncak Waringin, dan Kantor Mako Polres masih memerlukan pemeriksaan lanjutan sebelum digunakan sepenuhnya.
Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya Meike Kencanawulan menyatakan tim tidak hanya mencatat kerusakan, tetapi juga mengecek aspek keselamatan sebelum fasilitas kembali beroperasi.
Meike menambahkan tim bergerak cepat untuk menilai bangunan-bangunan yang menjadi tulang punggung layanan publik.
Kementerian PU berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat serta pengelola fasilitas untuk memastikan rekomendasi teknis segera ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing bangunan.
Langkah pemulihan akan dilakukan bertahap dengan prioritas keselamatan masyarakat dan keberlanjutan layanan dasar, meliputi administrasi pemerintahan, layanan kesehatan, dan penyediaan air bersih.







