Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota, pada Senin (6/7).
Pertemuan dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Asisten Ekbang Tajul Abrar, seluruh pimpinan OPD, serta camat se-Kota Tanjungbalai.
Beberapa OPD menyampaikan paparan pada rakorpem tersebut, antara lain Inspektorat, BPKPD, Bagian Barang dan Jasa, Bapperida, serta BKPSDM.
Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution memaparkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diterima dari BPK RI Perwakilan Sumut.
Indra juga menegaskan perlunya tindak lanjut atas arahan BPK RI yang disampaikan dalam laporan tersebut oleh OPD terkait.
Kepala BPKPD Siti Fatimah menjelaskan realisasi penerimaan PBB dan retribusi daerah hingga triwulan kedua Tahun Anggaran 2026.
Siti memaparkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan PAD, mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dan retribusi, serta perbaikan pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Kepala Bagian Barang dan Jasa Damayanti Lingga meminta seluruh OPD yang belum menayangkan pengadaan barang dan jasa agar segera melakukan penayangan di Inaproc.
Damayanti merujuk ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025 sebagai dasar kewajiban tersebut.
Kepala Bapperida Mariani menyampaikan indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah untuk 2026 dan program unggulan yang direncanakan pada 2027.
Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon menguraikan layanan publik ASN, penegakan disiplin, serta sejumlah inovasi yang telah diterapkan.
Di antara inovasi yang dipaparkan adalah aplikasi Siap Cuti, Pro KGB (Proses Online Kenaikan Gaji Berkala), Pro Pangkat, dan Kerang ASN.
Ahmad juga menginformasikan peluncuran Turing A Lay (Turun Keliling ASN Layanan) oleh Kepala BKN RI sebagai layanan jemput bola bagi ASN.
Layanan itu dirancang untuk membantu ASN yang memasuki masa pensiun, yang telah pensiun, serta ASN aktif dengan keterbatasan kesehatan atau kendala lain agar tidak wajib hadir ke kantor BKPSDM.
Dalam arahannya, Wali Kota meminta seluruh pimpinan OPD menindaklanjuti hasil ekspos masing-masing instansi secara cepat dan terukur.
Wali Kota menekankan peran Inspektorat sebagai pengawas agar OPD bekerja sesuai aturan dan kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Untuk BPKPD, Wali Kota meminta evaluasi dan percepatan pengelolaan PAD terutama terkait penerimaan PBB-P2 dan retribusi agar target realisasi tercapai sampai akhir Tahun Anggaran.
Sebagai catatan khusus, Wali Kota meminta penayangan pengadaan barang dan jasa di Inaproc segera dilaksanakan, termasuk pada Kecamatan Datuk Bandar Timur, Teluk Nibung, dan Sei Tualang Raso.
Mahyaruddin juga menegaskan agar seluruh OPD melaksanakan tata kelola pemerintahan dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
Ia meminta arah pembangunan tiap OPD selaras dengan PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) dan menerapkan manajemen pemerintahan yang benar.
Di akhir arahannya, Wali Kota mengimbau seluruh perangkat daerah memaksimalkan kinerja dan berkolaborasi dengan Wakil Wali Kota.
Mahyaruddin mendorong pemanfaatan media sosial untuk membranding potensi Kota Tanjungbalai agar dikenal lebih luas, dengan harapan tanda-tanda pembangunan terlihat pada 2027.







