Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., meminta Polrestabes Medan segera menindaklanjuti penyelesaian perkara cekcok antarwarga yang berujung perkelahian dengan mekanisme restorative justice.
Pernyataan itu disampaikan Wong pada Kamis (7/8/2026) setelah menerima informasi bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai pekan lalu.
Wong mengatakan pelapor yang diidentifikasi sebagai RS telah menyatakan kesediaan untuk mencabut laporannya di Polrestabes.
Menurut dia, kondisi tersebut memungkinkan proses restorative justice dijalankan sepanjang semua syarat hukum terpenuhi.
Wong menegaskan bahwa penghentian kasus tetap mesti mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak bisa semata-mata dilaksanakan tanpa verifikasi.
Ia meminta penyidik Polrestabes untuk memverifikasi syarat-syarat perdamaian sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebelum langkah administrasi lebih lanjut diambil.
Setelah verifikasi, Wong menjelaskan perlunya gelar perkara internal sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP).
Wong memaparkan bahwa restorative justice menitikberatkan pemulihan relasi antara pelaku dan korban serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian.
Menurutnya, pendekatan itu memberi kesempatan pemulihan sosial dan mengembalikan keseimbangan komunitas bila semua persyaratan terpenuhi.
Perkara ini melibatkan seorang anggota DPRD Kota Medan berinisial AT yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2024 dari daerah pemilihan Medan I.
Wong menambahkan bahwa dengan adanya perdamaian dan proses hukum yang diselesaikan, AT dapat kembali bekerja maksimal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di dapil 1 Kota Medan.







