Badan Gizi Nasional menetapkan penempatan pejabat eselon I dan II di wilayah pelaksanaan untuk memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diumumkan Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026.
Semua pejabat dibagi menurut wilayah tanggung jawab hingga tingkat kabupaten.
Mereka tetap menjalankan tugas struktural di samping memegang tanggung jawab operasional pelaksanaan MBG di daerah masing-masing.
Sudaryono menyatakan penempatan tersebut diperlukan karena seluruh dapur MBG beroperasi di daerah, bukan dari kantor pusat.
Dengan keberadaan penanggung jawab di lokasi, pengawasan diharapkan menjadi lebih langsung dan efektif.
Dalam skema baru, pejabat eselon I diposisikan sebagai pengoordinasi beberapa provinsi.
Pejabat eselon II diberi tugas mengawasi pelaksanaan MBG di sejumlah kabupaten sesuai pembagian wilayah.
Selain pengawasan, para pejabat juga diwajibkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, camat, dan koordinator BGN di lapangan.
Koordinasi ini ditujukan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan, termasuk respons terhadap kasus keracunan makanan.
Menurut Sudaryono, kebijakan itu bagian dari transformasi tata kelola BGN agar pengawasan dan pengambilan keputusan berjalan lebih cepat.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat yang hendak kembali ke Jakarta wajib melapor dan memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Badan.
Sudaryono menambahkan bahwa tugas para pejabat kini lebih banyak dilaksanakan di daerah tempat mereka bertanggung jawab.







