MEDAN, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mulai mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan setiap hari Jumat.
Evaluasi dilakukan setelah kebijakan berjalan sejak 10 April 2026 dengan skema 50 persen WFH dan 50 persen WFO di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut, M. Taufik Tarigan, mengatakan evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas kebijakan yang mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri.
“Kebijakan ini kita evaluasi selama satu bulan. Dari situ akan kita lihat sejauh mana efektivitasnya, baik dari sisi disiplin maupun kinerja ASN. Hasilnya akan menjadi dasar perbaikan ke depan,” ujar Taufik di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/4).
Menurutnya, fleksibilitas kerja melalui WFH tidak boleh mengurangi produktivitas maupun kualitas pelayanan publik. Karena itu, penilaian tidak hanya berfokus pada kehadiran, tetapi juga capaian kinerja selama bekerja dari rumah.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut menerapkan sistem pengawasan berlapis. ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan pra-registrasi, absensi dua kali sehari berbasis lokasi, serta melaporkan kinerja harian melalui aplikasi e-kinerja yang dipantau langsung oleh atasan.
Namun demikian, Taufik mengakui tantangan utama kebijakan ini terletak pada kedisiplinan dan komitmen ASN.
“WFH itu fleksibel, tapi bukan berarti bebas. ASN tetap harus bekerja maksimal seperti di kantor. Ketidakdisiplinan akan terlihat dari laporan kinerja maupun respons terhadap atasan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa ASN yang menjalankan WFH harus selalu siap siaga. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan kehadiran di kantor, pegawai tidak diperkenankan memberikan alasan yang tidak relevan.
“ASN yang WFH harus standby. Tidak boleh ada alasan tidak bisa datang saat dibutuhkan. Itu bagian dari komitmen kerja,” katanya.
Evaluasi turut mencakup kepatuhan terhadap absensi dan komunikasi kerja. ASN yang tidak memenuhi ketentuan atau sulit dihubungi saat jam kerja akan menjadi catatan dalam penilaian.
Pemprov Sumut, lanjutnya, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran, termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun teguran dari atasan.
“Kalau tidak patuh, tentu ada konsekuensi. Ini penting agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, evaluasi ini juga menjadi momentum untuk mengukur budaya kerja ASN. Keberhasilan WFH dinilai sangat bergantung pada integritas individu dalam menjaga profesionalisme tanpa pengawasan langsung.
Hasil evaluasi selama satu bulan ke depan diharapkan memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas kebijakan tersebut. Jika ditemukan kelemahan, Pemprov Sumut akan melakukan penyesuaian, baik dari sisi teknis maupun pengawasan.
Jenggala







