PEMATANG SIANTAR, Jenggala – Aksi unjuk rasa berlangsung di depan kantor BNI Pematangsiantar, Senin (27/4). Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat memadati lokasi dan memblokir badan jalan, menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan parah.
Aksi tersebut dipicu dugaan kasus penggelapan dana deposito nasabah senilai Rp4,2 miliar. Dalam orasinya, massa mendesak pihak terkait segera mengembalikan dana milik nasabah serta melaksanakan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Tak hanya itu, massa juga menuntut pimpinan yang terkait dalam kasus tersebut untuk bertanggung jawab. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi masih dipenuhi peserta aksi dengan pengamanan dari aparat berwenang. Pengendara diimbau menghindari jalur tersebut dan mencari rute alternatif.
Di tengah memanasnya situasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan klarifikasi terkait kasus yang menjadi sorotan publik.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa Koperasi Swadharma Pematangsiantar bukan bagian dari BNI.
Menurutnya, koperasi tersebut berdiri secara independen sejak 2007 dengan akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan operasional di luar kendali perseroan.
“Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai internal, bukan untuk masyarakat umum. Seluruh aktivitas dan keputusan operasionalnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Namun dalam praktiknya, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil berkisar 1,5 hingga 2 persen per bulan.
Aktivitas ini dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Bahkan, dalam perkara ini juga ditemukan indikasi pemalsuan dokumen.
BNI menyebut, keberadaan koperasi yang sebelumnya beroperasi di lingkungan kantor BNI sempat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk mencegah hal serupa, sejak 2016 BNI telah melarang koperasi beroperasi di area kantor.
Sejak awal kasus mencuat, BNI menegaskan hubungan hukum para deposan berada langsung dengan koperasi sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola produk simpanan tersebut.
Meski demikian, BNI mengaku memahami kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa dana nasabah di perbankan tetap aman serta layanan berjalan normal sesuai ketentuan regulator.
BNI juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat memverifikasi legalitas produk keuangan melalui kanal resmi maupun otoritas berwenang sebelum menempatkan dana.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berkomitmen menyelesaikan kasus ini sesuai putusan hukum yang berlaku,” tutup Okki. (Jenggala)
Jenggala







