MEDAN, Jenggala – Aksi unjuk rasa warga Dusun III Bekala, Desa Simalingkar A dan Desa Namo Bintang di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (4/5), tidak hanya menyuarakan sengketa lahan, tetapi juga membongkar dugaan praktik mafia tanah di balik proyek properti di wilayah tersebut.
Warga yang tergabung dalam Persatuan Petani Satu Hati Simalingkar dan Namo Bintang (P252N) secara terbuka menyebut nama perusahaan yang mereka duga terlibat, yakni PT Nusa Dua Bekala dan PT Properti Nusa Dua.
Ketua P252N, Tarsim Tarigan, menilai konflik yang terjadi bukan sekadar sengketa biasa, melainkan indikasi kuat adanya praktik terstruktur dalam penguasaan lahan milik masyarakat.
“Ini bukan lagi konflik biasa. Kami melihat ada pola yang sistematis, dari penguasaan lahan sampai pembangunan dan penjualan ke masyarakat,” ujar Tarsim di sela aksi.
Menurutnya, tanah warga yang belum pernah diselesaikan ganti ruginya justru telah berubah menjadi kawasan perumahan dan dipasarkan secara luas.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan yang mencolok, di mana masyarakat kehilangan tanah, sementara pihak lain memperoleh keuntungan ekonomi.
“Tanah kami dijual sampai jutaan rupiah per meter, tapi kami tidak pernah dianggap sebagai pemilik,” tegasnya.
Tarsim juga menyoroti sikap perusahaan yang dinilai tidak transparan. Saat warga mencoba meminta klarifikasi, kantor perusahaan disebut kerap tertutup dan tidak ada pihak yang dapat ditemui.
“Kalau memang mereka benar, kenapa tidak berani menemui warga? Kenapa kantor selalu digembok?,” katanya.
Selain itu, warga juga mengaitkan dugaan praktik mafia tanah dengan terbitnya HGB yang mencakup lahan mereka. Mereka mempertanyakan bagaimana izin tersebut bisa keluar di atas tanah yang telah memiliki alas hak.
“Ini yang harus dibongkar. Jangan sampai ada permainan dalam penerbitan izin,” ujar Tarsim.
Dalam aksinya, warga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga berani mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak perusahaan.
Mereka meminta adanya investigasi menyeluruh terhadap proses perolehan lahan hingga pembangunan perumahan yang kini berjalan.
“Kalau ini dibiarkan, akan jadi preseden buruk. Siapa pun bisa kehilangan tanahnya,” ucap Tarsim.
Warga juga meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan praktik mafia tanah tersebut secara serius dan transparan.
Jenggala







