Kepastian hukum atas kepemilikan tanah dinyatakan sebagai prioritas oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam rangka mendorong investasi dan pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Viva saat menghadiri peresmian pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di Kawasan Transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Rabu, 15 Juli 2026.
Kementerian Transmigrasi melalui program Trans Tuntas fokus menyelesaikan sengketa lahan dan mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi para transmigran.
Viva menjelaskan masih terdapat kawasan transmigrasi yang menghadapi tumpang tindih dengan kawasan hutan serta bidang tanah tanpa sertifikat hak milik, sehingga mengganggu rasa aman masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Pada 2025, program Trans Tuntas berhasil menerbitkan 13.248 SHM untuk transmigran di 22 provinsi.
Untuk 2026, Kementerian menargetkan penerbitan 11.288 SHM di 61 lokasi transmigrasi.
Selain itu, kementerian akan melakukan inventarisasi hak pengelolaan lahan (HPL) di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan luas mencapai 217.043,26 hektare.
Pola penyelenggaraan transmigrasi kini diarahkan berdasarkan kebutuhan daerah, kata Viva, sambil menyebut bahwa kementerian telah menerima sekitar 60 usulan pembukaan kawasan transmigrasi baru dari pemerintah kabupaten.
Pemerintah daerah yang mengajukan kawasan baru diwajibkan menyediakan lahan dengan status hukum yang jelas untuk mencegah permasalahan di kemudian hari.
Di Kawasan Transmigrasi Kikim, kementerian membangun dan merehabilitasi lima sekolah, meliputi ruang kelas dan fasilitas sanitasi.
Viva menambahkan program serupa dilaksanakan setiap tahun pada lebih dari 100 sekolah yang tersebar di 154 kawasan transmigrasi di berbagai daerah.







