Naruk Saritani, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ketat yang diterapkan Prusda Batara Membangun untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pernyataan tersebut disampaikan, dikutip Rabu (15/7/2026), sebagai respons atas larangan tegas aktivitas pelangsiran di seluruh SPBU yang dikelola oleh perusahaan daerah itu.
Menurut Naruk, pengawasan lebih intensif di titik-titik pengisian menjadi langkah krusial agar subsidi bahan bakar sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Praktik membeli BBM bersubsidi berulang kali untuk dijual kembali, kata Naruk, telah menimbulkan antrean panjang dan mengurangi ketersediaan bagi warga setempat.
Ia menekankan bahwa tindakan tegas diperlukan demi menjaga stabilitas pasokan energi di Kabupaten Barito Utara serta mencegah pemanfaatan subsidi untuk keuntungan pribadi oknum tertentu.
Dalam implementasinya, Prusda Batara Membangun memperketat prosedur di setiap SPBU yang dikelola.
Setiap petugas diwajibkan memeriksa kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi untuk memastikan tidak ada pengisian ulang maupun penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai.
Langkah teknis yang diterapkan termasuk pencocokan nomor polisi (nopol) kendaraan secara langsung dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli pada saat pengisian berlangsung.
Melalui mekanisme pencocokan ini, diharapkan penggunaan pelat nomor palsu dan upaya pengisian lebih dari satu kali dalam sehari dapat terdeteksi lebih cepat.
Naruk menilai kebijakan pencocokan nopol dan STNK efektif dalam mempersempit ruang gerak pelaku pelangsiran dan meminta agar petugas menerapkan prosedur tersebut secara konsisten tanpa pandang bulu.
Ia berharap langkah yang diambil Prusda Batara Membangun akan membantu menertibkan distribusi BBM bersubsidi sehingga masyarakat yang berhak dapat mengakses bahan bakar tanpa harus menghadapi antrean panjang akibat penyalahgunaan.







