Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memberikan pujian kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas temuan 14.462 penerima bantuan sosial yang telah meninggal dunia melalui proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Temuan tersebut berasal dari verifikasi terhadap 16.775 penduduk desil 1 DTSEN yang teridentifikasi meninggal dunia di wilayah Kabupaten Jember.
Dari jumlah yang terverifikasi itu, pemerintah daerah telah menerbitkan 14.462 akta kematian sebagai bukti administrasi.
Agus Jabo menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Brebes di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu 24 Juni 2026.
Menurut dia, langkah verifikasi lapangan yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara daerah sangat bernilai bagi upaya pemutakhiran data pusat.
“Daerah seperti Jember ini bagus. Semua ASN diturunkan untuk melakukan ground check,” kata Agus Jabo saat pertemuan tersebut.
Temuan verifikasi Jember juga merinci status penerima berdasarkan jenis bantuan.
Tercatat 10.480 penerima PBI Jaminan Kesehatan telah meninggal dunia.
Sementara 2.845 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat meninggal.
Selain itu, 3.317 penerima bantuan sembako atau BPNT juga ditemukan telah meninggal dunia.
Agus Jabo meminta hasil verifikasi segera disampaikan ke Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) untuk proses pemadanan dan pembersihan data.
“Nanti segera disampaikan ke Pusdatin kalau sudah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear,” ujarnya.
“Data tersebut bisa segera dimutakhirkan dan ditambah kuota,” tambah Agus Jabo mengenai langkah lanjutan setelah pembersihan data.
Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan verifikasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah pusat memperbaiki kualitas data penerima bantuan sosial.
“Kami ingin membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Saat ini kami sudah selesai verifikasi desil satu,” kata Muhammad Fawaid.
Fawaid menegaskan komitmen Pemkab Jember untuk melanjutkan verifikasi pada kelompok desil berikutnya.
“Ke depan desil 2 sampai desil 4 atau 5 Jember akan terus membantu pemerintah pusat untuk verifikasi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Jember juga menyatakan kesiapan melakukan verifikasi khusus terhadap penerima BPNT dan bantuan pangan untuk memastikan tidak ada penerima yang telah meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi kriteria.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Brebes melaporkan perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan mengusulkan penyesuaian kuota rombongan belajar di beberapa jenjang agar lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat diterima.
Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo menyebut kapasitas penerimaan siswa saat ini masih mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni 270 siswa untuk setiap titik Sekolah Rakyat.
“Karena konsep Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan sejak dini. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait masalah ini,” ujarnya, menegaskan peran program tersebut dalam strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.







