Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata nasional mensyaratkan keterpaduan antar-kementerian dan lembaga agar program dapat berjalan efektif.
Pernyataan itu disampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (Gamapi UGM) di Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Evita mengingatkan bahwa inisiatif satu kementerian tidak cukup untuk membuka destinasi baru jika kementerian lain tidak mendukung secara simultan.
Ia memberi contoh Danau Toba untuk menggambarkan hambatan koordinasi lintas sektor dalam praktik pengembangan destinasi wisata.
Menurutnya, upaya membuka akses ke Danau Toba akan terhambat bila Kementerian Perhubungan tidak menyediakan rute penerbangan yang memadai.
Selain itu, Evita menekankan perlunya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan pengembangan sumber daya manusia lokal agar manfaat pariwisata dapat dinikmati masyarakat setempat.
Dalam kesempatan yang sama, Evita meluruskan pemahaman terkait istilah overtourism berdasarkan standar internasional PBB dan OECD.
Ia menjelaskan bahwa parameter overtourism mengacu pada daya tampung (carrying capacity) wilayah, bukan semata jumlah kunjungan wisatawan.
Evita menyatakan bahwa Bali tidak bisa langsung dikategorikan sebagai overtourism, meskipun ada penumpukan pengunjung pada beberapa titik tertentu.
Untuk mengurangi kepadatan, ia mendorong pemerintah daerah membuka dan mempromosikan potensi wisata di Bali Utara dan Bali Barat agar persebaran wisatawan lebih merata.
Mengenai kekhawatiran atas komersialisasi desa wisata, Evita membantah bahwa sektor itu dikuasai investor besar.
Dia menegaskan bahwa desa wisata terbagi dalam empat kategori dan pada praktiknya penggerak utama adalah masyarakat lokal.
Evita menyebutkan bahwa tulang punggung desa wisata adalah homestay dan UMKM setempat, bukan investor luar.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggeser paradigma pembangunan pariwisata dari orientasi kuantitas menuju kualitas (quality tourism).
Keberhasilan pariwisata menurut Evita harus diukur dari keberlanjutan lingkungan, pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan kemampuan mengendalikan dampak negatif terhadap ekosistem.
Komisi VII DPR RI menyatakan komitmen untuk mengawal alokasi APBN agar diarahkan pada prioritas-prioritas berikut.
Perluasan dan pemerataan destinasi baru.
Peningkatan kualitas SDM lokal.
Perbaikan infrastruktur penunjang.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup.







