Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan ditemukannya sejumlah hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas).
Salah satu permasalahan paling menonjol adalah praktik pemalsuan usia oleh anak-anak saat mendaftar akun di platform media sosial.
Hasil survei yang dirujuk Kemkomdigi menunjukkan sekitar tiga dari lima anak cenderung mengisikan usia tidak benar untuk memperoleh akses ke layanan daring.
Tujuan pemalsuan tersebut umumnya untuk mengelak dari pembatasan yang berlaku bagi anak di bawah usia 16 tahun sesuai ketentuan PP Tunas.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai praktik ini menjadi tantangan karena mekanisme verifikasi usia berada di tangan masing-masing penyedia platform.
Nezar menyampaikan penjelasan tersebut dalam keterangan resmi pada Senin, 6 Juli 2026.
Untuk menanggapi masalah ini, Kemkomdigi telah membuka koordinasi dengan berbagai platform digital agar sistem verifikasi diperketat.
Namun, menurut Nezar, peningkatan verifikasi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi pengguna.
“Identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi,” ujar Wamenkomdigi Nezar Patria.







