Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menegaskan bahwa masalah dalam pelaksanaan Pilkada langsung tidak boleh menjadi alasan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Pernyataan itu disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (6/7/2026).
Giri mengakui adanya kelemahan pada Pilkada langsung, namun ia menilai solusi bukan pada perubahan mekanisme dasar pemilihan.
Menurutnya, persoalan seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang seharusnya diatasi melalui penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan.
Ia menekankan pentingnya menerapkan aturan yang lebih ketat serta sistem pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemilu menjadi lebih bersih dan adil.
Selain itu, Giri menyerukan peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap praktik money politic.
Ia menambahkan bahwa upaya mencerdaskan pemilih dan penegakan hukum yang tegas dapat menekan ruang gerak politik uang.
PDI Perjuangan, kata Giri, tetap konsisten menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat.
Giri berharap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 bisa dijadikan acuan bagi DPR dan pemerintah jika muncul pembahasan atau revisi Undang-Undang Pilkada di masa depan.
Ia juga mengimbau seluruh partai politik untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang ingin mempertahankan hak memilih secara langsung.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, dibacakan dalam sidang perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada 29 Juni 2026.







