Keanekaragaman hayati di Indonesia diidentifikasi sebagai pilar utama yang menopang ketersediaan pangan dan layanan ekosistem bagi masyarakat luas.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya pada Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Rohmat, Indonesia menyimpan lebih dari 17 persen kekayaan hayati dunia dan karenanya memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan.
Kekayaan tersebut berperan sebagai dasar ketahanan pangan, sumber obat-obatan, pengatur iklim, serta penyangga kehidupan bagi ratusan juta penduduk.
Namun kondisi keanekaragaman hayati saat ini terancam oleh perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan masuknya spesies asing invasif.
Rohmat menekankan perlunya strategi pelestarian yang terukur, berlandaskan sains, dan berjangka panjang untuk memastikan keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem.
Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali-Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas disebut sebagai salah satu rujukan penting.
Dokumen itu memuat data ilmiah mengenai kondisi spesies dan ekosistem di empat kawasan biogeografis utama serta indikator Red List Index (RLI) yang menggambarkan risiko kepunahan spesies.
Pemerintah memasang target peningkatan nilai RLI Indonesia dari 0,75 pada 2024 menjadi 0,76 pada 2029.
Upaya untuk mencapai target tersebut dirancang melalui program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029.
Rohmat mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat untuk menjadikan dokumen tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang akurat adalah kunci untuk menerapkan kebijakan berbasis bukti dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bagi generasi mendatang.







