DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan mendukung rencana pemberian hibah aset kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kotim dengan syarat seluruh proses memenuhi ketentuan hukum dan administrasi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD, Angga Aditya Nugraha, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat paripurna DPRD Kotim, Selasa (21/7/2026).
Angga meminta agar tim eksekutif segera melengkapi dokumen pendukung, terutama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta kajian yang menjadi dasar pemberian hibah.
Dia menjelaskan bahwa setelah semua persyaratan administratif dinyatakan lengkap, DPRD akan memproses pengajuan persetujuan melalui pimpinan dewan.
Menurut Angga, sejumlah dokumen pendukung sudah diserahkan, namun masih ada kelengkapan administrasi yang harus diperkuat agar dasar hukumnya jelas.
Lahan yang diusulkan menjadi objek hibah sebelumnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kotim.
Pihak Damkarmat telah mengeluarkan keterangan bahwa lahan tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan instansi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M. Abadi, menegaskan bahwa DPRD tidak berniat menghambat proses karena sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi.
Abadi menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ia meminta agar pernyataan dari Damkarmat dilengkapi dengan keterangan tanggal penerbitan bila belum tercantum dan disertai konfirmasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai pengelola aset.
Dengan terpenuhinya seluruh dokumen dan klarifikasi status penggunaan aset, Komisi I berharap proses persetujuan hibah kepada PCNU Kotim dapat segera dilanjutkan tanpa perlu pembahasan berulang.







