Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait pengurusan dana hibah pokmas APBD Jawa Timur.
Ketiga tersangka tersebut adalah Achmad Yahya (AY) dari Kabupaten Pasuruan, M. Fathullah (MF) dari Kabupaten Pasuruan, dan Ra Wahid Ruslan (RWR) dari Kabupaten Bangkalan.
KPK menetapkan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 22 Juli sampai 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Tipikor jo KUHP.
Penyidik juga menerapkan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konstruksi perkara yang disidik.
Pemeriksaan terhadap tersangka Moch. Mahrus (MM) dijadwalkan, namun yang bersangkutan memberi konfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan karena memiliki agenda lain.
Kasus ini berakar dari praktik pembagian jatah dana hibah pokir yang ditetapkan Anwar Sadad bersama pimpinan fraksi untuk anggota DPRD Jawa Timur.
Sekretariat DPRD Jawa Timur merekap alokasi sebelum pengajuan usulan masing-masing anggota, dan dari mekanisme itu Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi sekitar Rp291,5 miliar pada periode 2019–2022.
Menurut penyidikan, Anwar Sadad mensyaratkan komitmen fee antara 15 sampai 20 persen kepada koordinator lapangan atau anggota yang meminta pergeseran alokasi dana hibah.
Koordinator lapangan diduga membentuk kelompok masyarakat atau memanfaatkan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal dana hibah kepada pemerintah daerah.
Setelah pencairan dana, pihak-pihak terkait diwajibkan menyerahkan komitmen fee sebesar 20–25 persen melalui Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono, atau digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka.
Penyidik KPK juga menemukan praktik pemotongan oleh koordinator lapangan sebesar 20–30 persen sehingga alokasi yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat hanya berkisar 55–70 persen dari nilai anggaran semula.
Dalam pengembangan perkara ini, ketiga tersangka diduga melakukan pengondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadad.
Rinciannya, Achmad Yahya diduga menyerahkan sekitar Rp1,87 miliar untuk memperoleh alokasi hibah Rp14,8 miliar.
Ra Wahid Ruslan diduga menyerahkan Rp1,42 miliar guna mendapatkan alokasi hibah Rp28,9 miliar.
Sementara M. Fathullah diduga memberikan Rp3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai Rp24 miliar.
Secara keseluruhan, Anwar Sadad melalui Bagus Wahyudiono diduga menerima Rp6,9 miliar dari ketiga pemberi tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita aset milik Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono senilai sekitar Rp22 miliar.
Aset yang disita meliputi tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga (GOR), stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), serta sejumlah properti lain yang tersebar di Surabaya, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Mojokerto, dan Pasuruan.
Penyidik menyatakan akan terus mendalami aliran uang dan menelusuri aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi ini.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara pengurusan dana hibah pokmas APBD Jawa Timur periode 2019–2022, yang terdiri atas empat tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap.







