Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq meminta agar satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 memanfaatkan dana secara tepat sasaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Fajar menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan nyata di tiap sekolah, bukan sekadar daftar belanja rutin.
“BOSP Kinerja bukan bonus atau hadiah bebas. Jangan mulai dari daftar belanja, tetapi dari data dan akar masalah yang ada di sekolah. Ukurannya bukan hanya dana terserap dan laporan selesai, melainkan apakah pembelajaran membaik, guru berkembang, dan hasilnya dirasakan murid,” ujar Fajar pada Kamis, 23 Juli 2026.
Pernyataan itu disampaikan saat Fajar membuka pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat yang berlokasi di Padalarang.
Ia menjelaskan bahwa skema BOSP Kinerja di Jawa Barat menjangkau 3.436 satuan pendidikan di 27 kabupaten dan kota, termasuk 1.426 sekolah swasta.
Penguatan program BOSP disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Langkah ini mencakup revitalisasi ruang belajar dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran.
Wamendikdasmen juga menekankan pentingnya akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar penyaluran anggaran.
Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan alokasi anggaran tidak tepat sasaran.
Sebanyak 80 calon Fasilitator Daerah disiapkan untuk mendampingi satuan pendidikan dalam pemanfaatan BOSP Kinerja, khususnya di berbagai gugus belajar di Jawa Barat.
Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari, mengatakan bimbingan teknis tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas para fasilitator dalam mendampingi sekolah.
Fajar berharap para fasilitator berperan sebagai pendamping kepala sekolah, mendorong keterlibatan komite sekolah dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan dana BOSP harus benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, termasuk capaian literasi dan numerasi peserta didik.







