I Ketut Suwendra meminta pemerintah memberikan solusi segera agar ribuan petani tebu di kawasan Register 44 Way Kanan, Lampung dapat memanen hasil tanamannya meskipun permasalahan perizinan dan proses hukum kawasan hutan masih berlangsung.
Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, pada akhir pekan lalu.
Ia menegaskan bahwa secara teknis tebu tersebut seharusnya sudah ditebang sejak April, namun hingga Rabu (22/7/2026) panen masih terhambat.
Ketut memperingatkan, jika hingga September tidak ada solusi, masa giling pabrik akan berlalu dan kerugian ditanggung langsung oleh petani.
Masalah ini berdampak pada sekitar 1.200 kepala keluarga yang mengelola sekitar 4.200 hektare lahan melalui skema kemitraan untuk memasok tebu ke PT SMI.
Hasil panen belum dapat diterima perusahaan karena status hukum lahan dianggap bermasalah dan terdapat kekhawatiran terkait proses pidana yang sedang berjalan.
Ia mendesak pemerintah mengambil langkah sementara dengan memberi kesempatan panen bagi petani sebelum penegakan kebijakan atau proses hukum dilaksanakan secara penuh.
Menurutnya, upaya itu penting agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan mereka saat proses hukum masih berlanjut.
Ketut juga menjelaskan bahwa tebu yang tidak dipanen tepat waktu akan kehilangan kadar gula sehingga nilai ekonomisnya hilang dan menjadi tidak layak giling.
Komisi IV DPR RI, tambahnya, tidak bertujuan mengkaji ulang status lahan, melainkan memastikan hasil kerja petani dapat diperoleh sambil proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan kembali agar pemerintah memberikan keringanan panen tahun ini agar dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dapat diminimalkan.







